Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengantongi komitmen investasi baru dari lima perusahaan swasta untuk mempercepat transformasi ekonomi di kawasan Nusantara. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN pada Jumat, (9/1/2026).
Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono merinci kelima investor tersebut meliputi PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.
Dalam laporannya, kelima perusahaan tersebut akan menggarap proyek investasi pada berbagai sektor di IKN, mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga.
“Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).
Pada saat yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa para investor saat ini tengah mematangkan tahapan perizinan agar proyek fisik dapat segera dieksekusi.
Dia menjelaskan, groundbreaking proyek investasi tersebut dibidik dapat mulai dilaksanakan pada pertengahan 2026.
Baca Juga
- Otorita Beberkan Progres Pembangunan Jalan IKN Senilai Rp3,04 Triliun
- Menhub Sebut Bandara IKN Sudah Disetujui untuk Umum, Kapan Beroperasi?
- Kantongi Pagu Rp6 Triliun 2026, Otorita IKN Lantik 3 Pejabat Bendahara Pengeluaran
“Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama (PKS) ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Dan saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan juga perizinannya,” ulas Roi.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai berapa besaran komitmen investasi yang diguyurkan oleh 5 perusahaan tersebut, OIKN masih enggan merinci.
Hanya saja, OIKN menekankan investasi baru ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai motor utama pembangunan infrastruktur nasional. Di mana, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi baru di Nusantara dapat terakselerasi signifikan menuju tahun 2028 melalui iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan.
