- Satgas Galapana DPR RI mengidentifikasi empat prioritas penanganan bencana di Aceh hasil evaluasi 1-5 Januari 2026.
- Prioritas mencakup normalisasi sungai, pembukaan akses jalan terisolasi, dan penyediaan hunian sementara bagi warga.
- Fokus keempat adalah pembersihan rumah rusak ringan agar warga dapat segera menempati kembali tanpa menunggu huntara.
Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI merangkum empat permasalahan pokok yang menjadi prioritas dalam penanganan bencana di wilayah Aceh.
Temuan ini merupakan hasil koordinasi lapangan dan evaluasi yang dilakukan Satgas pada periode 1-5 Januari 2026.
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan penanganan di tingkat daerah berjalan efektif.
Ia menyampaikan pihaknya bergerak cepat dengan mengidentifikasi kebutuhan mendesak di setiap wilayah terdampak.
"Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas (permasalahan) yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan," kata TA Khalid dalam keterangannya yang dikutip dari Youtube DPR, Sabtu (10/1/2025).
Legislator asal Dapil Aceh II tersebut memaparkan empat poin utama yang menjadi temuan Satgas.
Masalah pertama adalah normalisasi sungai. Menurut Khalid, langkah ini merupakan desakan dari kepala daerah dan warga setempat guna mencegah banjir susulan.
Sejumlah sungai saat ini dipenuhi tumpukan kayu yang menghambat aliran air, sehingga sangat berisiko saat hujan deras kembali mengguyur.
"Sungai ini dulu yang kita kejar," tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga: RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Mulai Beroperasi Usai Terendam Banjir Lumpur 3 Meter
Permasalahan kedua adalah pembukaan akses jalan, khususnya menuju wilayah-wilayah yang masih terisolir agar bantuan dan mobilitas warga kembali pulih.
Masalah ketiga menyangkut penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
"Lalu menyediakan huntara (hunian sementara), kita sepakat, apalagi huntara sudah ada (rencana pembangunan) 15 ribu," katanya.
Terkait pembangunan huntara, Khalid mengungkapkan, bahwa Satgas DPR juga turut membantu menyelesaikan kendala birokrasi di lapangan, salah satunya terkait pengadaan lahan.
Ia mencontohkan kendala yang sempat terjadi di Aceh Tamiang antara pemerintah daerah dan pihak PTPN.
"Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada misskomunikasi yang terjadi, alhamdulilla selesai," ujarnya.
