Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Banda Aceh
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan di Aceh yang terdampak bencana banjir. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 2.756 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, kebutuhan anggaran besar tersebut diperlukan karena hampir seluruh wilayah terdampak mengalami kerusakan sarana dan prasarana pendidikan.
“Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 841 sekolah rusak ringan, 1.185 rusak sedang, dan 965 sekolah rusak berat. Untuk percepatan rehabilitasi seluruhnya, estimasi kebutuhan anggarannya sekitar Rp2 triliun,” ujar Atip dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Selain anggaran rehabilitasi fisik, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan keuangan bagi satuan pendidikan dan pendidik. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026 untuk wilayah terdampak diusulkan dipercepat pencairannya dengan total nilai sekitar Rp503 miliar untuk sekolah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 14 ribu guru terdampak bencana, masing-masing sebesar Rp2 juta, dengan total anggaran sekitar Rp7,5 miliar.
“Ini penting agar para guru tetap bisa fokus menjalankan tugas mengajar dan mendampingi siswa, meski mereka sendiri juga terdampak bencana,” jelas Atip.
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat dan tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi lama, pemerintah akan melakukan relokasi dan membangunnya melalui program revitalisasi sekolah.
“Khusus sekolah yang rusak berat dan tidak mungkin dibangun di tempat semula, akan kami relokasi dan bangun melalui program revitalisasi di wilayah bencana tahun ini,” katanya menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pemerintah juga telah mengalokasikan bantuan biaya pembersihan sekolah kepada 956 satuan pendidikan dengan nilai antara Rp5 juta hingga Rp50 juta per sekolah, serta menyalurkan bantuan darurat berupa ruang kelas dan tenda belajar untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan.
Dengan dukungan anggaran dan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan sektor pendidikan di Aceh dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan, sehingga anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak meski berada di tengah situasi pascabencana.
Editor: Redaktur TVRINews
