REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu-Senin (10-12/1/2026). Salah satu pembahasan yang bakal dilakukan dalam rakernas itu adalah soal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung. Dia menilai, wacana pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran dalam negara demokrasi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Kader Berkualitas Kalah dari Selebritis di Pilkada, Gus Yusuf Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Setelah Cak Imin, Bahlil Dukung Pilkada Dipilih Lewat DPRD
- Pengamat: Ganti Sistem Pilkada tak akan Selesaikan Masalah
"Kita kan sudah jelas ya (mendukung pilkada langsung), beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan," kata calon presiden (capres) 2024 itu di lokasi Rakernas PDIP, Ancol, Sabtu (10/1/2026).
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menjelaskan, Indonesia sudah pernah melakukan pilkada melalui DPRD pada era Orde Baru. Namun, rakyat menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung setelah Reformasi dilakukan.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Ganjar menjelaskan, pada awal pembentukan regulasi, sempat terjadi dinamika dalam mekanisme pemilihan. Namun, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pilkada langsung diberlakukan secara nasional.
"Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," ucap Ganjar. Karena itu, ia menilai, upaya untuk kembali mereduksi atau mengubah mekanisme pilkada langsung berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.
Menurut dia, wacana itu juga merupakan langkah mundur dalam sistem demokrasi. "Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar.
