Ganjar Tegaskan PDI-P Konsisten Dukung Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS – PDI-Perjuangan memulai rapat kerja nasional yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-53 partai, di Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Sederet isu strategis akan dibahas, termasuk wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh DPRD. Partai berlambang banteng itu pun menegaskan akan konsisten memertahankan pilkada secara langsung oleh rakyat. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyampaikan, partainya sudah memiliki sikap terkait isu pilkada. Ia mengawali penjelasannya dengan menceritakan jika perdebatan soal mekanisme pilkada telah berlangsung panjang. Bahkan, model pemilihan tidak langsung lewat jalur DPRD sempat dijalankan semasa Orde Baru.

“Lalu, dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu (pilkada) secara langsung. Kemudian, dibuatlah undang-undang,” kata Ganjar sesaat sebelum digelarnya rapat kerja nasional (rakernas), di Jakarta, Sabtu siang. 

Bukan sekadar menyusun regulasi, sebut Ganjar, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memertahankan pilkada langsung saat mayoritas partai politik di parlemen pada 2014, mengubahnya menjadi pilkada tidak langsung.

Selain itu, aturan terkait pilkada pun telah berulang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK juga menegaskan jika pilkada harus dilaksanakan secara langsung. 

“Kalau mau kita reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu (demokrasi). Jadi, sikap PDI-Perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” sebut Ganjar. 

Selain pilkada, jelas Ganjar, tegaknya nilai demokrasi juga akan menjadi pembahasan penting selama rapat. Salah satu persoalan yang disorotinya ialah kemunculan keluhan-keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi bebas berbicara dan mengutarakan pendapat. Baginya, masalah ini harus diperjuangkan agar kondisi demokrasi nasional tidak semakin menurun. 

Masalah geopolitik, sebut Ganjar, tak luput dari perhatian partainya. Kondisi geopolitik yang berubah seolah menuntut partai menyesuaikan diri. Segala nilai perjuangan yang dianut hendaknya mampu dibuktikan dalam bentuk kebijakan publik yang bermanfaat.

Perhatian yang sama akan diarahkan partainya terkait isu-isu lingkungan. Topik itu menjadi krusial seiring munculnya bencana di berbagai daerah. Menurutnya, segenap kader nantinya akan diminta untuk membahas solusi-solusi efektif guna menangani persoalan lingkungan di masa mendatang. 

“Itu perintah ketua umum. Beberapa kali menyampaikan pada tiga pilar partai, entah di struktural, eksekutif, maupun legislatif, agar mengontrol wilayah ini. Ya tata ruangnya, ya lingkungannya. Kalau sudah terlanjur apa yang perlu dilakukan, kalau belum bagaimana mencegahnya,” kata Ganjar. 

Jelang gelaran rapat kerja nasional (rakernas), PDI-P juga mengeluarkan instruksi khusus yang melarang para kadernya untuk melakukan tindak korupsi. Instruksi itu tertuang dalam Surat Internal Nomor 508/IN/DPP/I/2026 yang dikeluarkan pada Jumat (9/1/2026), dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

Dengan surat itu, jelas Hasto, segenap kader diinstruksikan untuk menjaga marwah partainya. Keberadaan surat itu sekaligus menjadi komitmen moral dan politik partai untuk menjamin para kadernya bebas dari tindak korupsi. Lebih-lebih bagi mereka yang memiliki jabatan-jabatan publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan mereka.

“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” jelas Hasto. 

Dalam surat itu, larangan diberlakukan bagi seluruh kader partai terentang dari anggota DPR, DPRD, pengurus DPD, DPC, serta kepala daerah. Partai disebut tidak akan memberikan toleransi atas perbuataan itu. Untuk itu, sanksi pemecatan bakal diterapkan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hadir langsung dalam rakernas itu. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 didampingi putranya, Muhammad Prananda Prabowo.

Begitu tiba, Megawati disambut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Guntur Soekarno, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Terlihat pula sejumlah abang none Jakarta yang ikut menyambutnya dan memberikannya satu rangkaian bunga mawar putih. Mereka kemudian berjalan bersama menuju ruang acara yang berada di lantai dua. 

Menurut rencana, rakernas akan dilaksanakan sampai Senin (12/1/2026). Ini menjadi rakernas pertama tahun ini setelah rangkaian konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) sebagian besar selesai diadakan oleh struktur partai. Semua kader dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam rakernas pertama tahun ini. Tetapi, rapat itu digelar secara tertutup.

“Rakernas ini akan membahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai, dan tanggung jawab kerakyatan partai, dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.