Rakernas PDIP: Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpidato dalam perayaan HUT ke-53 dan Rakernas I PDIP tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). (Sumber: Humas PDI Perjuangan via ANTARA)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politik luar negerinya dengan mengecam keras intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela.

Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 partai tersebut di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Dalam forum resmi partai itu, Megawati menyatakan tindakan militer asing di wilayah kedaulatan negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip dasar hubungan antarbangsa. 

Ia secara khusus menyinggung operasi militer AS di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, yang telah memicu kecaman dari komunitas internasional.

Baca Juga: Zainal Arifin-Jubir PDIP Kritisi Pasal 218 KUHP: Kritik ke Presiden Bisa Dikoreksi Jadi Penghinaan

“Beliau menyampaikan sikap tegas PDI Perjuangan terhadap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers, Sabtu.

Dia mengatakan, menurut Megawati, tindakan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela sebagai negara merdeka, tetapi juga merusak tatanan hukum internasional yang disepakati bersama. 

Megawati menilai praktik semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh negara, khususnya negara-negara besar yang memiliki pengaruh global.

PDIP memandang kasus Venezuela sebagai contoh nyata masih kuatnya praktik intervensi kekuatan besar terhadap negara berkembang. 

Karena itu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan gaya baru yang dilakukan melalui kekuatan militer maupun tekanan politik.

"Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari Piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antarbangsa," lanjut Hasto.

Konsistensi Ideologi Anti-Penjajahan

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV