jpnn.com, JAKARTA - Akun SSCASN honorer yang tidak ikut PPPK paruh waktu berubah. Dalam akun SSCASN itu tercantum konfirmasi kesediaan peserta untuk ikut pengadaan ASN PPPK tingkat instansi.
Sontak grup-grup honorer heboh. Mereka bertanya-tanya apakah ini sinyal mereka akan diangkat menjadi ASN PPPK.
BACA JUGA: Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu Tendik, Bu Susi Mengucap Alhamdulillah
"Kawan-kawan honorer yang tidak ikut PPPK paruh waktu heboh setelah ada akun SSCASN yang berubah. Apakah ini pertanda mereka bisa direkrut PPPK paruh waktu," kata Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Sabtu (10/1).
Bunda Nur, sapaan akrabnya sangat berharap, honorer yang belum terakomodasi dalam PPPK paruh waktu bisa masuk dalam rekrutmen ASN PPPK tingkat instansi ini.
BACA JUGA: Jumlah Guru PNS & PPPK di Kabupaten Bandung Jomplang Banget, Itu pun Masih Kurang
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengatakan, munculnya pengadaan ASN PPPK tingkat instansi di portal SSCASN menjadi harapan besar honorer.
Pengadaan ASN PPPK Kementerian HAM bisa menjadi contoh bagi instansi lain terutama pemerintah daerah untuk melakukan hal sama.
BACA JUGA: Simalakama: Pertahankan Honorer Enggak Kuat Membayar, PHK Takut Keributan
Ini agar PPPK penuh waktu yang downgrade, PPPK paruh waktu dan sisa honorer bisa mendapatkan peningkatan status dan kesejahteraan. Mengingat hanya ada dua pegawai ASN yang diakui, yaitu PNS dan PPPK.
"Kementerian HAM sudah buka rekrutmen ASN PPPK, ini pertanda positif bagi kami yang PPPK downgrade, paruh waktu serta teman-teman honorer," ucapnya.
Herlambang mengungkapkan, pihaknya selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, supaya peningkatan kesejahteraan bisa terealisasi.
Setelah program pemerintah pusat 2025 dalam penyelesaian honorer melalui rekrutmen PPPK nasional selesai, Herlambang berharap tahun ini menjadi program pemda dan instansi untuk menuntaskan honorer yang tersisa.
"Jika rekrutmen PPPK secara nasional tidak ada tahun ini, semoga tetap ada rekrutmen ASN PPPK tingkat instansi dan peningkatan kesejahteran bagi teman-teman ASN PPPK 2024," cetusnya.
Dia juga berharap dengan dihapusnya honorer di akhir tahun 2025, pegawai non-ASN yang terkendala TMS (tidak memenuhi syarat) pada seleksinya, masih bisa diberikan kesempatan bekerja dan terakomodasi dalam program pemerintah selanjutnya.
"Seperti misalnya dimasukkan dalam Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) supaya upah dan kesejahteraannya lebih baik daripada melalui pihak ketiga," pungkas Herlambang Susanto.(esy/jpnn)
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Mesyia Muhammad
