Sejumlah Pembahasan di Rakor Satgas Pemulihan Pascabecana

Rapat Koordinasi digelar di Banda Aceh antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana dan Satgas Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi, untuk membahas langkah penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Fokus utamanya mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, serta dukungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Upaya ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan rehabilitasi berjalan terpadu dan efektif di wilayah terdampak. Berikut rangkumannya.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Gelar Koordinasi di Aceh

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Banda Aceh, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pihak Pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Dasco dalam rapat koordinasi di Aceh.

Rapat ini menegaskan fungsi DPR sebagai pengawas dan peran kementerian/lembaga dalam eksekusi kebijakan di lapangan untuk percepatan rehabilitasi daerah pascabanjir.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan anggaran,” tegas Dasco.

Tito Ungkap Masih Ada Desa di Aceh Belum Teraliri Listrik

Menteri Dalam Negeri dan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mengungkap masih terdapat lima desa di Aceh yang belum mendapatkan aliran listrik pascabencana.

"Jaringan yang menuju beberapa desa, kecamatan, terutama daerah terpencil, itu tiang-tiangnya roboh. Tiang-tiang itu kan hampir tiap 100 meter tiang roboh. Nah itu yang belum hidup," kata Tito. dalam rapat koordinasi di Aceh.

Menurut Tito, gangguan listrik tersebut terutama disebabkan robohnya tiang listrik akibat banjir, sementara pemerintah telah berupaya menghidupkan jaringan dengan bantuan genset di sejumlah wilayah.

"Nah caranya dibantu oleh genset memang. Pemerintah, BNPB, TNI, Polri bantu dengan genset sehingga hidup. Tapi ada lima desa yang belum sama sekali hidup. Saya lupa datanya," tambah dia.

Kemensos Beri Santunan ke 147 Korban Meninggal Bencana Sumatera

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan santunan kepada 147 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

“Kita sedang menyalurkan santunan untuk korban meninggal dunia dan yang luka-luka berat. Sampai hari ini kita sudah salurkan lebih dari 147 kepada ahli waris, tetapi usulan untuk yang luka-luka berat belum pernah kami terima,” kata Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa besaran santunan disiapkan berdasarkan data yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat dan terus berkembang seiring penerimaan data baru.

“Semuanya ini kami salurkan setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Secara bertahap setiap hari terus berkembang, mudah-mudahan datanya bisa segera kami terima, bisa segera kita salurkan," kata Gus Ipul.

Wagub Aceh Minta Uang Makan untuk Pengungsi Rp 15 Ribu per Hari

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menyediakan uang lauk pauk sebesar Rp 15 ribu per orang per hari untuk para pengungsi pascabencana yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Ia menilai kondisi di lapangan belum memungkinkan percepatan pemindahan pengungsi ke hunian sementara (huntara) sehingga dukungan tambahan diperlukan.

Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam rapat koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Rehabilitasi Pascabencana bentukan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1).

“Menyiapkan puluhan ribu huntara, kita enggak sanggup. Kami mohon yang Rp 15 ribu itu, Pak. Bagi mereka yang pengungsi saat ini, yang di tenda, agar bisa diberikan kelonggaran itu, Pak. Itu permohonan, per kepala Rp 15 ribu, supaya ada pertumbuhan ekonomi,” ujar Fadhlullah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat.

Ia menegaskan, pemberian bantuan tidak seharusnya menunggu pengungsi menempati huntara, karena pembangunan disebut memerlukan waktu lama.

“Bukti yang sekarang ini, 600 huntara dibangun oleh Danantara. Sudah ke-40 sekian hari sekarang, ini baru beberapa kabupaten. Baru 1 peresmian kemarin. Kalau berpatokan ke 3 bulan, bisa-bisa pengungsi akan lama,” kata Fadhlullah.

Satgas Galapana DPR Ungkap 4 Masalah Utama Pascabencana Sumatera

Ketua Posko Satgas Pemulihan Bencana DPR (Satgas Galapana), TA Khalid, mengungkap sejumlah masalah utama yang masih menjadi hambatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut sungai. Kenapa? Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan,” kata Khalid dalam rapat Satgas bersama pemerintah.

Masalah tersebut disebut memerlukan perhatian serius untuk mencegah banjir susulan dan mendukung percepatan rehabilitasi.

Menurut Khalid, normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan segera.

Menkes Curhat Tiket Untuk Relawan ke Sumatera Mahal, Minta Harga Khusus

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pengiriman relawan tenaga kesehatan ke wilayah bencana Sumatera terkendala biaya tiket pesawat yang tinggi, sehingga menimbulkan kendala dalam mobilisasi relawan dari berbagai pihak.

“Karena kita ngirimnya tuh dua minggu tuh 800, 700 (relawan). Akhirnya kemarin sempat, ya karena kita yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia. Karena murah tuh lewat kirim ke Malaysia tiketnya bisa Rp 2 juta, Rp 3 juta, kan,” ujar Budi.

Menurut Budi, rute alternatif tersebut memberikan kesan yang kurang baik karena relawan dilihat sebagai relawan luar, sehingga permintaan kebijakan harga tiket khusus sangat dibutuhkan demi optimalisasi bantuan.

“Jadi itu permintaan pertama kita. Mungkin ke Pak Tito dan Satgas DPR, kalau bisa tiket harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia,” tuturnya.

Mensos Siap Salurkan Bansos Korban Bencana Sumatera, Data Jadi Kunci Percepatan

Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dengan basis data yang tervalidasi guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Menurut Gus Ipul, validasi data dilakukan melalui koordinasi BNPB, pemerintah daerah, dan Kemendagri sebelum didistribusikan melalui bank atau layanan pos sesuai kondisi daerah.

“Setelah data ditetapkan dan divalidasi, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut. Penyalurannya bisa melalui Himbara atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Ribuan Sekolah di Aceh Rusak, Pembersihan Ditargetkan Selesai Akhir Januari

Bencana banjir dan longsor di Aceh menyebabkan ribuan sekolah rusak, dan pihak terkait menargetkan proses pembersihan bangunan sekolah tersebut selesai pada akhir Januari agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan.

“Proses pembersihan ditargetkan selesai akhir Januari agar aktivitas belajar bisa kembali normal,” ujar pejabat terkait.

Upaya pembersihan mencakup perbaikan fisik sekolah serta pengaturan fasilitas yang terdampak langsung oleh bencana, sehingga meminimalisir gangguan terhadap pendidikan anak.

“Langkah ini penting agar anak-anak bisa kembali bersekolah dengan aman,” ujar pejabat.

Kemenkes Buka Donasi Alkes untuk Rumah Sakit Terdampak Bencana Sumatera

Kementerian Kesehatan membuka donasi alat kesehatan (alkes) bagi masyarakat yang ingin membantu rumah sakit terdampak bencana di wilayah Sumatera dengan harapan dapat meringankan kebutuhan fasilitas kesehatan.

“Jadi list donasi ini nanti akan kita buka online, per rumah sakit, per Puskesmas ada, dan bisa langsung enggak usah lewat kita,” kata Menkes.

Daftar donasi akan mencakup alkes yang dibutuhkan tiap fasilitas kesehatan, seperti mesin x-ray dan alat CT scan, yang bisa diakses secara langsung oleh pendonor dengan pelaporan untuk koordinasi.

“Yang penting lapor saja supaya bisa terkoordinasi,” ujar Budi.

Menkes Minta Rumah Nakes Terdampak Bencana Dapat Prioritas Rehabilitasi

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta agar rumah tenaga kesehatan dan medis (nakes dan named) yang terdampak bencana di Sumatera mendapat prioritas rehabilitasi, sehingga mereka dapat fokus melayani masyarakat tanpa terbebani masalah rumah tangga.

“Itu nakes-named, susah untuk kerja teman-teman kita di Aceh karena rumah mereka juga berantakan. Jadi mereka harus ngurus rumahnya,” kata Budi.

Budi menilai bahwa prioritas tersebut akan membantu para nakes dan named kembali memberikan layanan kesehatan secara optimal di wilayah terdampak.

“Ya, ini permintaan yang ketiga, Pak. Kalau boleh diprioritaskan,” ucap Budi.