Grid.ID - Dedi Mulyadi kini buka suara soal isu program populis. Gubernur Jabar klaim kerjanya bereskan kebutuhan dasar warga.
Nama Dedi Mulyadi selama ini memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Apalagi program Gubernur Jabar selalu menjadi sorotan.
Terbaru, Dedi Mulyadi buka suara soal isu program populis. Gubernur Jabar klaim kerjanya bereskan kebutuhan dasar warga.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan sejak awal masa kepemimpinannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dibuat semata demi mendongkrak popularitas pribadi.
Sejumlah program yang telah direalisasikan selama menjabat Gubernur Jawa Barat antara lain pembangunan ruang kelas baru, penguatan layanan kesehatan, perluasan akses listrik, normalisasi sungai, serta perbaikan dan penerangan jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Dedi, Jumat (9/1/2026).
Pembangunan ruang kelas baru, kata dia, merupakan kewajiban pemerintah daerah. Sebab, akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus muncul masalah saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup,” katanya.
Selain pendidikan, Dedi menegaskan penguatan layanan kesehatan juga menjadi kebutuhan mendasar yang mendesak. Menurutnya, puskesmas dan rumah sakit harus saling terhubung agar pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal.
Ia juga menyoroti masih adanya warga Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik akibat keterbatasan ekonomi, kondisi yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya,” katanya.
Pun demikian dengan pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung dihotmik, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," katanya.
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," ucapnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menginisiasi program rehabilitasi hutan yang rusak di Jawa Barat (Jabar) dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Ia menyebut, kondisi hutan di wilayah tersebut sudah memprihatinkan karena sekitar 80 persen mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, upaya pemulihan akan dilakukan secara bertahap guna mengurangi risiko bencana alam.
"Hutan yang masih baik di Jabar sekitar 20 persen, sedangkan 80 persen lainnya rusak," ungkap Dedi pada Selasa (2/12/2025) dilansir dari Kompas.com.
Program pemulihan hutan ini dijadwalkan mulai berjalan pada Desember 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggandeng warga setempat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan hutan yang terdampak.
Nantinya, setiap satu hektar hutan akan dikelola oleh dua orang warga. Kedua warga tersebut akan bertanggung jawab menanam serta merawat pohon hingga tumbuh kuat dan stabil.
Atas pekerjaan itu, mereka akan menerima upah sebesar Rp50.000 per hari. Menurut Dedi, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan upah pekerjaan serupa di beberapa daerah yang hanya berkisar Rp30.000 per hari.
"Upah Rp 50.000 per hari lebih itu lebih mahal dibandingkan upah mencangkul di daerah tertentu yang hanya Rp 30.000 per hari," tutur Dedi.
Selain melibatkan masyarakat, Pemprov Jabar juga akan menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Dedi mencontohkan, pohon beringin hingga nangka akan menjadi pilihan.
Penanaman dilakukan dengan mengombinasikan pohon hutan yang tidak boleh ditebang dengan tanaman produktif seperti pete, jengkol, dan nangka.
"Tujuannya agar masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya sekaligus mencegah terjadinya bencana," tukas Dedi. (*)
Artikel Asli
