FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menyebut, terdapat manuver politik yang terstruktur dari Presiden ke-7 RI, Jokowi, dalam merespons polemik dugaan ijazah palsu.
Ia mengatakan, langkah-langkah yang ditempuh kubu Jokowi justru berpotensi memecah belah perjuangan hukum yang tengah berjalan.
Menurut Ahmad, setidaknya ada dua strategi yang mudah dibaca dari kubu Jokowi. Pertama, politik ekstensifikasi kasus. Kedua, penerapan politik devide at impera atau pecah belah.
Ia menjelaskan, strategi ekstensifikasi kasus dilakukan dengan cara menghembuskan isu adanya orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan.
Narasi tersebut kemudian diamplifikasi oleh buzzer sehingga fokus perkara dugaan ijazah palsu bergeser ke isu politik.
“Targetnya agar kasus ijazah palsu bergeser ke isu politik yang bertujuan mendowngrade posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming dapat digantikan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (11/1/2026).
Ia menilai, tudingan tersebut kemudian dikaitkan dengan latar belakang Roy Suryo sebagai mantan kader Partai Demokrat dan eks Menteri Pemuda dan Olahraga pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Isu itu bahkan diperluas dengan mengaitkan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seolah-olah akan digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Area pertarungan meluas. Bukan lagi soal ijazah palsu, tapi soal politik orang besar,” ucapnya.
Selain itu, Ahmad juga menyinggung strategi politik pecah belah yang menurutnya dilakukan dengan memanfaatkan posisi Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL).
Ia menyebut, kunjungan keduanya ke kediaman Jokowi di Solo dimanfaatkan untuk membangun opini seolah telah terjadi perdamaian.
“Kabar ini tentu bertujuan memecah belah ES dan DHL dengan tim Roy Suryo dkk,” tukasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis bukanlah target utama.
Baginya, bobot perlawanan dalam kasus dugaan ijazah palsu tidak berada pada kedua sosok tersebut, melainkan pada Roy Suryo dan pihak-pihak yang dinilainya telah menyatu dengan aspirasi publik.
“Targetnya adalah membangun opini pecah belah perjuangan kasus ijazah palsu. Pengakuan ijazah asli dan damai dari ES dan DHL diamplifikasi seolah-olah ijazah itu asli. Case closed,” tegasnya.
Ahmad juga menekankan bahwa secara hukum, pengakuan pihak manapun, termasuk institusi pendidikan maupun aparat penyidik, tidak memiliki nilai pembuktian final.
“Pernyataan yang bernilai hukum hanyalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat ini kasus masih tahap penyidikan, belum sampai persidangan apalagi putusan,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penunjukan ijazah dalam gelar perkara khusus hanya membuktikan bahwa dokumen tersebut telah disita penyidik, bukan pembuktian keaslian secara hukum.
Lebih jauh, Ahmad menuturkan bahwa manuver-manuver damai yang dilakukan kubu Jokowi, termasuk proposal mediasi hingga pertemuan tertutup, memiliki tujuan yang sama, yakni menghentikan perkara sebelum masuk ke meja hijau.
“Agar tidak perlu ada persidangan. Agar dengan perdamaian, ijazah Jokowi seolah-olah telah dibuktikan asli,” tandasnya.
Meski demikian, ia memastikan perjuangan Roy Suryo dan rekan-rekannya tetap solid.
Bahkan, ia mengklaim dukungan publik terus meluas dan manuver yang dilakukan justru memperkuat dugaan adanya masalah serius pada ijazah yang dipersoalkan.
(Muhsin/fajar)
