Kota Meksiko (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Venezuela menyangkal tuduhan Amerika Serikat bahwa situasi di negara Amerika Latin itu tidak aman karena ada kelompok bersenjata di pos-pos pemeriksaan.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah AS pada Sabtu memperingatkan adanya milisi bersenjata di Venezuela — dikenal sebagai colectivos — yang mendirikan pos pemeriksaan untuk mencari pendukung AS dan meminta warga Amerika untuk segera pergi dari negara itu.
"Kementerian Luar Negeri Venezuela mencatat bahwa peringatan keamanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS didasarkan pada spekulasi yang bertujuan membentuk persepsi risiko yang sebenarnya tidak ada," kata kementerian itu dalam pernyataannya.
Disebutkan bahwa Venezuela tetap berada dalam "ketenangan, kedamaian, dan stabilitas penuh." Semua pemukiman, rute transportasi, pos pemeriksaan, dan sistem keamanan berfungsi normal, sedangkan seluruh persenjataan negara itu berada di bawah kendali pemerintah.
Pada 3 Januari, AS melancarkan operasi militer besar-besaran di Venezuela. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York. AS menyatakan keduanya dijadikan tersangka kasus "narko-terorisme" yang dinilai mengancam keamanan nasional AS.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menyerahkan tugas kepala negara sementara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden ad interim pada 5 Januari.
Rusia, China, dan Korea Utara mengecam tindakan AS itu. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: AS minta warganya segera tinggalkan Venezuela karena risiko keamanan
Baca juga: Trump: AS akan dapat triliunan dolar dari penjualan minyak Venezuela
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah AS pada Sabtu memperingatkan adanya milisi bersenjata di Venezuela — dikenal sebagai colectivos — yang mendirikan pos pemeriksaan untuk mencari pendukung AS dan meminta warga Amerika untuk segera pergi dari negara itu.
"Kementerian Luar Negeri Venezuela mencatat bahwa peringatan keamanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS didasarkan pada spekulasi yang bertujuan membentuk persepsi risiko yang sebenarnya tidak ada," kata kementerian itu dalam pernyataannya.
Disebutkan bahwa Venezuela tetap berada dalam "ketenangan, kedamaian, dan stabilitas penuh." Semua pemukiman, rute transportasi, pos pemeriksaan, dan sistem keamanan berfungsi normal, sedangkan seluruh persenjataan negara itu berada di bawah kendali pemerintah.
Pada 3 Januari, AS melancarkan operasi militer besar-besaran di Venezuela. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York. AS menyatakan keduanya dijadikan tersangka kasus "narko-terorisme" yang dinilai mengancam keamanan nasional AS.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menyerahkan tugas kepala negara sementara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden ad interim pada 5 Januari.
Rusia, China, dan Korea Utara mengecam tindakan AS itu. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: AS minta warganya segera tinggalkan Venezuela karena risiko keamanan
Baca juga: Trump: AS akan dapat triliunan dolar dari penjualan minyak Venezuela
