Kemenag: Amali Perkuat Jejaring Ma’had Aly Secara Nasional

JAKARTA - Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan, Kudus, Jawa Tengah.  Rakernas ini menjadi momentum penting konsolidasi nasional Ma’had Aly serta peneguhan arah strategis pengembangan pendidikan keulamaan berbasis pesantren dengan orientasi global.

Direktorat Pesantren Kementerian Agama yang diwakili Kasubdit Ma’had Aly, Mahrus El Ma’wa menyampaikan apresiasi atas peran strategis Amali dalam memperkuat jejaring Ma’had Aly secara nasional.

“Komitmen Kementerian Agama untuk terus menjadi mitra kolaboratif Amali, sekaligus mengungkapkan rencana pengembangan Subdirektorat Ma’had Aly menjadi Direktorat Ma’had Aly dalam lima tahun ke depan,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).

Ketua Amali, Kiai Nur Salikin, menambahkan, rakernas ini diharapkan menjadi tonggak penting penguatan peran Ma’had Aly sebagai pusat kaderisasi ulama yang berakar pada tradisi keilmuan pesantren dan berorientasi global,"

Kiai Nur Salikin menegaskan pentingnya sinergi nasional antar-Ma’had Aly untuk memperkuat Tridarma Ma’had Aly, yakni tarbiyah (pendidikan), khidmah (pengabdian), dan bahts (riset keilmuan).

Lebih lanjut dia mengatakan, penguatan Ma’had Aly harus dibangun melalui kolaborasi yang solid antarpesantren serta kemitraan strategis dengan Kementerian Agama melalui pendekatan bottom-up yang berangkat dari kebutuhan riil pesantren.

“Kita juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pengajar Ma’had Aly serta mendorong perluasan akses beasiswa pendidikan lanjut bagi dosen, baik jenjang S2 maupun S3,”pungkasnya.

Dari forum tersebut, Rakernas Amali juga menghasilkan tiga rekomendasi utama, yakni perlunya regulasi khusus bagi muhadir atau dosen Ma’had Aly untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan, penguatan kaderisasi dosen melalui beasiswa pendidikan lanjut secara berkelanjutan, serta keadilan akses KIP dan anggaran beasiswa, termasuk optimalisasi Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren.

Original Article