Kader Muda PDIP Tolak Kepala Daerah Ditunjuk DPRD: Demokarsi Harus Maju ke Depan, Jangan Maju-Mundur

Politikus muda PDIP berfoto bersama saat Rakernas I 2025 PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026). (Sumber: PDIP via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana kepala daerah ditunjuk DPRD sekaligus peniadaan pilkada langsung. Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab menyebut sikap ini sesuai pernyatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Syaeful Mujab menyebut, Megawati menilai wacana kepala daerah ditunjuk DPRD membuat perubahan sistem pilkada seperti maju-mundur. Menurutnya, demokrasi Indonesia seharusnya berkembang maju, bukan maju-mundur seperti "senam poco-poco."

"Senam poco-poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," kata Syaeful dalam konferensi pers Rakernas I PDIP 2026 di BCIS Ancol, Minggu (11/1/2026).

Syaeful menilai politik uang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan langsung kepala daerah. Menurutnya, peniadaan pilkada langsung sama saja "mengamputasi" hak pilih masyarakat.

"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," kata Syaeful dikutip Antara.

Baca Juga: Yusril: Kepala Daerah Dipilih Langsung atau Melalui DPRD, Dua-duanya Konstitusional

Politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, juga menilai kedekatan antara pemimpin dan rakyat hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.

"Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai," kata Seno.

Seno menyatakan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar memenangkan kursi, tetapi bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah.

"Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat," katanya.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV