Gus Irfan Ungkap Babak Baru Haji Indonesia, Ramah Perempuan dan Profesionalisme Petugas

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Indonesia resmi memulai babak baru tata kelola ibadah haji yang lebih humanis dan responsif gender.

Dalam pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026), komitmen "Haji Ramah Perempuan" menjadi napas utama pelayanan tahun ini.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan menjadi kementerian penuh merupakan wujud kehadiran negara untuk memuliakan jemaah.

BACA JUGA:Pesan Wamenhaj Dahnil Anzar di Diklat Petugas Haji 2026, Luruskan Niat dan Siap Melayani

Mengingat mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan, pemerintah melakukan terobosan dengan memperbanyak porsi petugas perempuan dan menyediakan unit layanan khusus.

"Cita-cita tertinggi umat Islam adalah menunaikan ibadah haji. Karena itu, negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik. Tahun ini, kita perkuat konsep haji ramah perempuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman yang lebih nyata," ujar Gus Irfan, sapaan Menhaj, di hadapan para peserta diklat.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah ini merupakan buah dari perjalanan panjang visi Prabowo Subianto sejak tahun 2014.

Setelah melalui proses regulasi yang dinamis, kehadiran kementerian ini diharapkan mampu mengelola kompleksitas 221.000 jemaah dengan lebih lincah.

Gus Irfan mengingatkan bahwa tugas PPIH bukan sekadar urusan teknis keagamaan, melainkan menyentuh dimensi diplomasi dan kemanusiaan.

BACA JUGA:Diklat PPIH 2026, Irjen Kemenhaj: Haji 90 Persen Ibadah Fisik, Petugas Harus Lebih Kuat dan Berintegritas

Petugas kini dibekali kemampuan adaptif untuk menghadapi perubahan regulasi di Arab Saudi serta karakteristik jemaah yang semakin beragam.

"Petugas adalah pelayan tamu-tamu Allah. Orientasi kita mutlak pelayanan, bukan yang lain," tegasnya.

Selain penguatan aspek keramahan perempuan, pemerintah juga memperketat pengawasan melalui teknologi.

Sistem Kawal Haji akan menjadi instrumen utama untuk memantau kinerja petugas secara transparan dan responsif di lapangan.

Di sisi lain, Menhaj memberikan peringatan keras terkait maraknya jemaah non-prosedural.