Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru dan mahasiswa. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah memasukkan pendidikan ilmu gizi ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG.
Para guru nantinya akan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai gizi seimbang kepada para siswa. Penambahan jam pelajaran atau materi khusus tentang ilmu gizi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai gizi makanan yang mereka konsumsi, khususnya menu yang disediakan melalui program MBG.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemahaman gizi yang baik menjadi kunci agar program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga membentuk perilaku makan sehat sejak dini.
“Saya kemarin sudah bertemu dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen. Saya meminta agar di sekolah-sekolah nanti ada jam pelajaran gizi,” ujar Nanik saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Nanik, penambahan pelajaran ilmu gizi akan membantu siswa memahami kandungan dan manfaat makanan yang mereka terima setiap hari. Dengan begitu, siswa diharapkan tidak lagi memilih-milih makanan, tetapi justru mampu mengonsumsi menu MBG secara lebih optimal.
Ia menekankan bahwa edukasi gizi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang dampak jangka panjang dari pemenuhan gizi yang baik, terutama bagi tumbuh kembang anak usia sekolah.
“Kalau pengetahuannya meningkat, akan muncul kesadaran. Anak-anak jadi paham mengapa harus makan sayur, lauk, buah, dan minum susu,” jelasnya.
Selain berdampak pada kesehatan siswa, peningkatan literasi gizi ini juga diharapkan mampu mengurangi pemborosan makanan. Selama ini, masih ditemukan sisa makanan pada pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah karena siswa belum terbiasa atau belum memahami pentingnya menu bergizi yang disajikan.
Nanik mengungkapkan hal tersebut dalam konteks pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG. Tim koordinasi ini terdiri atas 17 kementerian dan lembaga, dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai ketua.
Sementara itu, Nanik dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program secara teknis di lapangan.
“Berdasarkan Keppres tersebut, BGN tidak lagi bekerja sendiri dalam mengelola program MBG,” ujarnya.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini juga mencakup aspek sosialisasi gizi dan pemenuhan gizi, yang kini diperluas tidak hanya melalui petugas SPPG, tetapi juga melalui tenaga pendidik di sekolah.
Jika sebelumnya edukasi gizi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG), ke depan peran tersebut akan lebih banyak diambil oleh para guru. Guru diharapkan menjadi ujung tombak pendidikan gizi karena mereka memiliki interaksi langsung dan berkelanjutan dengan para siswa.
“Guru akan dilibatkan secara aktif, bahkan menjadi pemeran utama dalam memberikan pembelajaran gizi di sekolah masing-masing,” kata Nanik.
Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, BGN juga berupaya memperluas edukasi gizi ke masyarakat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Nanik menyebutkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie untuk menjajaki kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, BGN berencana melibatkan para akademisi dan pakar dari perguruan tinggi, khususnya di bidang pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat, untuk melakukan riset terkait pelaksanaan program MBG.
Riset ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas menu, efektivitas distribusi, hingga dampak MBG terhadap status gizi dan kebiasaan makan anak-anak sekolah.
Selain itu, mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga akan dilibatkan sebagai agen penyuluhan gizi di desa-desa tempat mereka bertugas. Para mahasiswa diharapkan dapat memberikan edukasi sederhana namun aplikatif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.
“Mahasiswa KKN nanti bisa menjadi penyuluh gizi, baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakat di desa,” jelas Nanik.
Langkah ini dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan edukasi gizi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan melibatkan guru, mahasiswa, dan perguruan tinggi, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pangan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya hidup sehat berbasis pengetahuan.
BGN berharap, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan perguruan tinggi ini dapat memastikan program MBG berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
