Jamin Hak Jemaah, BPKH Pastikan Pengembalian Dana Haji Khusus Plus Nilai Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji.

BPKH memastikan bahwa dana Penempatan Keuangan (PK) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dikembalikan kepada jemaah haji khusus tidak hanya berupa setoran awal dan setoran pelunasan, tetapi juga termasuk nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut.

BACA JUGA: Kapan KPK Tahan Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji?

Berdasarkan data terbaru BPKH, jemaah haji khusus yang mendaftar sejak 2018 dan hingga kini belum berangkat, secara kumulatif telah menerima Nilai Manfaat Virtual Account (NMVA) sekitar 685,45 US Dolar.

Sementara itu, untuk posisi saat ini, rata-rata jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list) telah menerima rata-rata NMVA sekitar USD 268,65. Nilai ini dapat terus bertambah seiring waktu.

BACA JUGA: Menilik Isi Garasi Rumah Yaqut Cholil, Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Wow!

Adapun, jemaah yang telah melakukan pelunasan biaya haji, berpotensi menerima NMVA yang lebih besar dibandingkan jemaah yang masih menunggu, karena dana yang dikelola lebih besar dan masa pengelolaannya berbeda.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana haji khusus merupakan hak penuh jemaah.

BACA JUGA: Danantara Bawa Kabar Baru soal Kampung Haji, Yuk Disimak

“Dana PK PIHK yang dikembalikan kepada jemaah bukan hanya setoran awal dan setoran pelunasan yang totalnya sebesar USD 8.000, tetapi juga mencakup nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana oleh BPKH,” ujar Fadlul dalam keterangannya, Minggu (11/1).

Dia menambahkan, pengembalian nilai manfaat dilakukan melalui skema yang fleksibel dan berpihak pada jemaah.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan bahwa dari perspektif tata kelola dan akuntansi, nilai manfaat merupakan dana milik jemaah yang wajib dikelola secara amanah.

"BPKH memastikan setiap hasil pengelolaan dana haji dapat dipertanggungjawabkan dan didistribusikan secara tepat kepada para pemiliknya,” kata Amri.

Untuk menjamin transparansi, jemaah dapat memantau saldo dan NMVA secara mandiri melalui BPKH APPS. (mcr4/jpnn)