jpnn.com - DENPASAR – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Bali yang pensiun pada 2025 dan 2026 lumayan banyak.
Di tengah tantangan tingginya jumlah PNS dan PPPK yang pensiun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali saat ini sedang mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.
BACA JUGA: Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Ada Rekrutmen PPPK, Honorer Berpeluang
Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa mengatakan optimalisasi yang dilakukan melalui pemetaan dan redistribusi pegawai antarperangkat daerah, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan pegawai ke OPD yang kekurangan.
“Kami lakukan pemetaan beban kerja. OPD yang kelebihan pegawai kami dorong untuk membantu OPD yang kekurangan. Jadi tidak semuanya harus diisi dengan pegawai baru,” kata dia di Denpasar, Minggu.
BACA JUGA: Kelakuan PPPK Paruh Waktu Ini Parah, Tipis Peluangnya jadi Full Time
BKPSDM Bali menyebut ada tantangan ketika tingginya angka pensiun ASN.
Disebutkan, pada 2025 tercatat sebanyak 610 ASN baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemprov Bali telah memasuki masa pensiun yang didominasi oleh jabatan staf serta jabatan fungsional.
BACA JUGA: Belasan Guru PPPK Diputus Kontrak, Heti: Makin Mengkhawatirkan
“Kalau kita lihat datanya, di tahun 2025 ASN yang pensiun mencapai 610 orang, ini tentu berdampak pada beban kerja organisasi, apalagi di saat yang sama tidak ada rekrutmen CPNS maupun tenaga non-ASN (honorer),” ujar Budiasa.
Tantangan Pemprov Bali itu berlanjut di 2026, dimana proyeksi BKPSDM Bali jumlah ASN yang akan pensiun pada tahun ini mencapai 589 orang.
Perinciannya, tiga pejabat eselon II, 23 pejabat eselon III, 16 pejabat eselon IV, serta 547 ASN pada jabatan staf dan fungsional.
“Artinya, dalam dua tahun ini saja total ASN yang keluar karena pensiun hampir mencapai 1.200 orang. Ini bukan angka kecil dan harus kita (Pemprov Bali) sikapi dengan kebijakan manajemen kepegawaian yang sangat hati-hati,” kata dia.
Pemprov Bali akan melakukan optimalisasi pada SDM yang ada. Namun, dengan tetap memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan strategis maupun gangguan pelayanan publik.
Untuk jabatan struktural yang kosong, pengisian dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan menugaskan PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wayan Budiasa menjelaskan bahwa pengisian jabatan struktural saat ini tidak lagi melalui lelang jabatan atau seleksi terbuka, melainkan melalui pemetaan menyeluruh ASN berdasarkan kinerja, kompetensi, dan rekam jejak.
Pemprov Bali mengumpulkan data kepegawaian, pendidikan, kompetensi, rekam jejak pemerintahan, hingga kinerja ke dalam sistem dan dipetakan ke dalam kuadran tertentu.
“Untuk kekosongan pejabat, tentu akan diisi oleh PNS yang memenuhi syarat melalui mekanisme manajemen talenta, sedangkan untuk kebutuhan tenaga staf, akan dibantu oleh SDM PPPK yang telah ada di masing-masing perangkat daerah,” ujar Budiasa.
Penguatan kompetensi ASN juga menjadi fokus utama melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, serta alih fungsi terbatas guna meningkatkan efektivitas kinerja aparatur.
“Kondisi ini justru menjadi momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi, digitalisasi pelayanan, penyederhanaan proses kerja, serta kolaborasi lintas OPD menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal meskipun jumlah ASN terbatas,” tutur Budiasa. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
