GenPI.co - DPRD minta Pemprov Jawa Barat melakukan mitigasi risiko fiskal, seiring fenomena peralihan masif warga ke kendaraan listrik.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana mengatakan fenomena tersebut, berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, struktur APBD Provinsi Jawa Barat sangat tergantung terhadap pajak kendaraan konvensional.
“Kami mencatat tantangan pengelolaan PAD ke depan. Salah satunya, perubahan pola konsumsi warga terhadap kendaraan bermotor,” katanya dikutip dari Antara, Senin (12/1).
Dia mengungkapkan pergeseran minat warga, terutama di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik cukup signifikan.
Menurutnya, tren tersebut berpotensi mengguncang stabilitas PAD, jika tidak disertai strategi diversifikasi pendapatan yang baru.
“PAD sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, perlu disiapkan kebijakan soal kendaraan listrik secara bertahap dan matang,” ujarnya.
Jajang menyebut realitas itu harus menjadi variabel utama dalam penyusunan target PAD APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Dia mengingatkan P3D dan Bapenda Jawa Barat lebih realistis melihat capaian PAD tahun 2025, untuk dasar proyeksi tahun 2026.
“Awal tahun ini, perlu hati-hati dan cermat menetapkan target. Termasuk, pembahasan APBD 2026,” ucapnya. (ant)
Tonton Video viral berikut:
