JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia resmi menjadi nakhoda Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Penetapan Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss.
Adalah Sidharto Reza Suryodipuro, seorang diplomat yang ditugaskan menjadi perwakilan Indonesia di Jenewa yang kini memimpin Dewan HAM PBB.
Sidharto terpilih setelah kompak diusung oleh Negara-negara Asia-Pasifik. Ia resmi memimpin Dewan HAM PBB selama satu tahun hingga 31 Desember 2026.
Pria yang akrab disapa Arto ini menggantikan Jurg Lauber dari Swiss yang sebelumnya memimpin Dewan HAM PBB.
Baca juga: Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB: Prestise Diplomasi dan Ujian Konsistensi Nilai
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Indonesia, diplomasi global, Sidharto Reza Suryodipuro, Dewan HAM PBB&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMi8wNTQ5MjI5MS9kYXJpLWpha2FydGEta2UtamVuZXdhLXRhbnRhbmdhbi1pbmRvbmVzaWEtcGltcGluLWRld2FuLWhhbS1wYmI=&q=Dari Jakarta ke Jenewa, Tantangan Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Lantas apa saja yang bisa dilakukan Indonesia dalam posisi ini?
Apa saja tugas yang harus dipikul RI dan bagaimana RI bisa memberikan perubahan geopolitik global dari posisi Presiden Dewan HAM PBB?
Tugas dan fungsi Dewan HAM PBBMelansir laman UN News (26/2/2024), Dewan HAM PBB atau UN Human Rights Council merupakan forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas isu hak asasi manusia di seluruh dunia.
Dewan ini bermarkas di Jenewa dan menggelar sidang reguler tiga kali setiap tahun.
Sebagai bagian dari mandatnya, Dewan HAM PBB dapat mengadopsi resolusi, membentuk misi pencari fakta, serta membentuk komisi penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.
Baca juga: Sosok Sidharto Reza Suryodipuro: Diplomat Senior Indonesia yang Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026
Dewan juga menunjuk pelapor khusus dan pakar independen untuk memantau situasi HAM di negara atau tema tertentu. Salah satu mekanisme utamanya adalah Universal Periodic Review PBB, yaitu peninjauan catatan HAM seluruh 193 negara anggota PBB setiap empat tahun.
Proses ini bersifat kooperatif dan menjadi sarana evaluasi serta rekomendasi perbaikan kebijakan HAM.
Namun tugas tersebut bersifat umum, khusus untuk Presiden Dewan HAM memiliki tugas yang lebih mendetail.
Ada lima tugas yang disebutkan terkait dengan Presiden Dewan HAM PBB ini.
Pertama, memimpin pertemuan dan bertanggung jawab memimpin seluruh jalannya rapat Dewan HAM PBB.





