Kelompok Aktivis Klaim Korban Tewas Protes Nasional di Iran Capai 538 Orang

Teheran: Penindakan keras terhadap aksi protes nasional di Iran telah menewaskan sedikitnya 538 orang, dan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah, menurut kelompok aktivis Human Rights Activists News Agency (HRANA) pada Minggu, 11 Januari.

Sebelumnya, Teheran telah memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi “target yang sah” jika Washington menggunakan kekuatan untuk melindungi para demonstran.

Dikutip dari The Korea Times, Senin, 12 Januari 2026, HRANA menyebut lebih dari 10.600 orang lainnya telah ditahan selama dua pekan aksi protes. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat ini dinilai akurat dalam sejumlah gelombang kerusuhan di Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang mengandalkan jaringan pendukung di dalam negeri untuk saling memverifikasi informasi.

Dari total korban tewas, 490 orang disebut sebagai demonstran dan 48 lainnya merupakan aparat keamanan.

Dengan internet di Iran yang terputus serta jaringan telepon diblokir, pemantauan aksi demonstrasi dari luar negeri menjadi semakin sulit. Associated Press menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban tersebut.

Pemerintah Iran hingga kini belum merilis angka resmi keseluruhan korban dalam demonstrasi tersebut.

Kalangan di luar negeri khawatir pemblokiran informasi ini justru memperkuat kelompok garis keras di dalam aparat keamanan Iran untuk melancarkan penindakan berdarah. Para demonstran kembali memadati jalan-jalan di ibu kota serta kota terbesar kedua Iran pada Minggu pagi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap para demonstran, dengan menulis di media sosial bahwa “Iran sedang menatap KEBEBASAN, mungkin seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu!!!”

Trump bersama tim keamanan nasionalnya disebut tengah mempertimbangkan berbagai opsi respons terhadap Iran, termasuk serangan siber serta serangan langsung oleh Amerika Serikat atau Israel. Hal ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui pembahasan internal Gedung Putih, namun tidak berwenang memberikan komentar publik dan berbicara dengan syarat anonim.

Gedung Putih, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar, menyatakan belum mengambil keputusan apa pun. Pengerahan besar-besaran militer Amerika Serikat yang sedang berlangsung di kawasan Karibia menjadi faktor tambahan yang harus dipertimbangkan Pentagon dan para perencana keamanan nasional Trump. Target Sah Ancaman untuk menyerang militer Amerika Serikat dan Israel disampaikan dalam pidato parlemen oleh Mohammad Baagher Qalibaf, ketua parlemen garis keras yang sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Ia secara langsung mengancam Israel dengan menyebutnya sebagai “wilayah pendudukan”.

“Jika terjadi serangan terhadap Iran, baik wilayah pendudukan maupun seluruh pusat militer Amerika, pangkalan, dan kapal-kapalnya di kawasan ini akan menjadi target sah kami,” ujar Qalibaf.

“Kami tidak menganggap diri kami terbatas untuk bereaksi setelah serangan terjadi, dan akan bertindak berdasarkan setiap tanda objektif adanya ancaman," sambungnya.

Para anggota parlemen kemudian bergegas ke mimbar sambil meneriakkan, “Matilah Amerika!”

Masih belum jelas seberapa serius Iran mempertimbangkan peluncuran serangan, terutama setelah sistem pertahanan udaranya hancur dalam perang selama 12 hari melawan Israel pada Juni lalu. Keputusan untuk berperang sepenuhnya berada di tangan Pemimpin Tertinggi Iran yang berusia 86 tahun, Ayatollah Ali Khamenei.

Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa pasukannya di Timur Tengah “diposisikan dengan kekuatan yang mencakup seluruh spektrum kemampuan tempur untuk melindungi pasukan kami, mitra dan sekutu, serta kepentingan Amerika Serikat.”

Iran sebelumnya menargetkan pasukan AS di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada Juni, sementara Armada Kelima Angkatan Laut AS yang berbasis di Timur Tengah bermarkas di negara kepulauan Bahrain.

Baca juga:  Sekjen PBB Desak Iran Tahan Diri Secara Maksimal di Tengah Protes Nasional