FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, menyatakan akan membuka secara terbuka dugaan praktik korupsi dalam kasus kuota haji.
Ia bahkan menyebut nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, berpotensi ikut terseret dalam pusaran perkara tersebut.
Dikatakan Islah, pola yang terjadi dalam kasus kuota haji memiliki kemiripan dengan perkara-perkara sebelumnya.
Seperti pada perkara yang melibatkan nama-nama besar, di antaranya Tom Lembong hingga Nadiem Makarim.
“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (12/1/2026).
Meski demikian, ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Presiden Jokowi dalam rangka pendalaman kasus tersebut.
“Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ucapnya.
Islah mengungkapkan, berbagai temuan dan analisisnya terkait dugaan korupsi kuota haji akan dipaparkan secara lebih rinci dalam sebuah podcast yang dijadwalkan tayang pekan depan.
Materi tersebut, kata dia, tertuang dalam dokumen yang ia sebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.
“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” Islah menuturkan.
Dalam pernyataannya, Islah juga melontarkan sejumlah pertanyaan kritis yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh publik dan aparat penegak hukum.
Ia mempertanyakan keterkaitan antara Jokowi, pihak Maktour, hingga penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?,” terangnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya relasi antara kasus kuota haji dengan konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?,” lanjutnya.
Bukan hanya itu, Islah mempertanyakan siapa aktor utama di balik kasus tersebut serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari pengaturan kuota haji.
“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus Kuota Haji?,” timpalnya.
Islah juga menyinggung dakwaan terhadap Gus Yaqut yang disebut membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain.
“Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Islah menegaskan komitmennya untuk mengungkap seluruh temuannya kepada publik.
“Tunggu minggu depan, saya akan bicara!,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan lengkap yang akan disampaikannya dalam waktu dekat.
“Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
