FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (8/1), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penunjukan ini menandai tonggak penting dalam diplomasi Indonesia di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, dipercaya mengemban tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan satu tahun ke depan. Indonesia dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik, dan terpilih melalui proses yang mencerminkan dukungan luas komunitas internasional.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya itu dilakukan di bawah arahan pimpinan tertinggi negara dengan melibatkan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, serta pendekatan aktif kepada berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
“Proses penetapan ini merupakan buah dari diplomasi yang konsisten dan terstruktur, yang dijalankan secara menyeluruh oleh Kementerian Luar Negeri RI,” demikian pernyataan resmi Kemlu.
Dengan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang peran strategis dan kewenangan penting. Presiden Dewan bertugas mengusulkan kandidat untuk mandat prosedur khusus, termasuk para ahli HAM independen yang akan ditunjuk Dewan.
Selain itu, Presiden Dewan juga berperan dalam menunjuk para ahli yang bertugas di badan-badan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara, melalui proses konsultasi ad hoc yang melibatkan beragam pemangku kepentingan guna menjaring kandidat yang profesional dan tidak berpihak.
Tak kalah penting, Presiden Dewan HAM PBB bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Dewan dipimpin secara terhormat, konstruktif, dan netral, demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut dalam sistem multilateral PBB.
Kementerian Luar Negeri menegaskan, presidensi Indonesia yang mengusung tema “A Presidency for All” mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai forum utama isu HAM global.
Kepercayaan internasional ini dinilai tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
Hingga kini, Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB lembaga pendahulu Dewan HAM PBB pada 2005, yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono. Adapun presidensi Dewan HAM PBB kali ini merupakan yang pertama bagi Indonesia, mengingat lembaga tersebut baru dibentuk pada 2006 dan mekanisme kepemimpinan dilakukan melalui sistem rotasi kawasan.
Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil di dalam negeri memberikan catatan kritis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai momentum kepemimpinan Indonesia, yang bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, seharusnya menjadi titik balik bagi komitmen HAM, baik di level global maupun domestik.
“Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan HAM tidak hanya soal prestise diplomatik, tetapi juga konsistensi nilai, keberanian bersuara, dan kemauan politik untuk menempatkan hak asasi manusia di atas kepentingan sempit negara,” ujar Kontras dalam pernyataannya.
Kontras menegaskan, tanpa refleksi kritis dan tindakan nyata, jabatan Presiden Dewan HAM PBB berpotensi menjadi simbol semata, tanpa dampak berarti bagi penguatan demokrasi dan penghormatan HAM di dalam negeri. (Pram/Fajar)
