Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebutkan bahwa investasi energi bersih global terus menunjukkan peningkatan signifikan dan diperkirakan menembus US$2,2 triliun atau sekitar Rp37 kuadriliun pada 2025.
Dalam Sidang Majelis Umum Ke-16 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (11/1/2025), Guterres menegaskan bahwa nilai tersebut dua kali lipat lebih besar dari total belanja energi berbasis bahan bakar fosil.
Ia menilai lonjakan investasi tersebut mencerminkan percepatan transisi energi global yang makin menguat seiring komitmen negara-negara dalam menekan emisi gas rumah kaca.
Guterres mengingatkan bahwa konferensi iklim COP30 di Belém telah mengakui dunia akan menghadapi overshoot sementara di atas batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.
“Tugas kita jelas: membuat overshoot itu sekecil dan sesingkat mungkin,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Menurut dia, upaya tersebut menuntut pemangkasan emisi yang lebih cepat dan lebih dalam di semua sektor, termasuk melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, percepatan besar-besaran adopsi energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi.
“Kabar baiknya, dunia tidak pernah berada dalam posisi sebaik sekarang untuk mewujudkannya,” kata Guterres.
Ia menambahkan bahwa teknologi energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin terus mencetak rekor baru. Ia menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih kini bersifat “tak terhentikan dan tidak dapat dibalikkan”.
Meski demikian, Guterres mengingatkan bahwa percepatan teknologi dan investasi pembangkit belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung.
Pada tahun lalu, ia menyebut dunia mengalokasikan sekitar US$1 triliun untuk pembangunan pembangkit energi bersih, tetapi investasi untuk jaringan listrik dan infrastruktur penunjang jumlahnya masih kurang dari separuhnya.
Ia menyoroti sejumlah hambatan yang masih dihadapi, mulai dari lambatnya proses perizinan, keterbatasan kapasitas jaringan listrik, hingga tekanan pada rantai pasok global.
Selain itu, banyak negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika, dinilai masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan terjangkau meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang besar.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Guterres mendorong investasi besar-besaran pada jaringan listrik modern dan fleksibel, penguatan interkoneksi regional, serta pengembangan sistem penyimpanan energi seperti baterai guna menjaga keandalan pasokan listrik.
Ia juga menekankan pentingnya perluasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik untuk mendukung elektrifikasi sektor transportasi.
Lebih lanjut, Guterres menyerukan reformasi kebijakan dan regulasi yang jelas agar pasar energi menjadi lebih efisien dan transparan.
Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan kepastian aturan, jadwal yang dapat diprediksi, serta proses perizinan yang lebih cepat untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Investasi di Asean Tetap KuatSementara itu, Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan memengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya.
Dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA yang merupakan bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang diselenggarakan oleh Masdar di Abu Dhabi, Minggu (11/1/2025), La Camera mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa penarikan AS dari IRENA bakal berdampak langsung pada kawasan mana pun.
“Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa proses penarikan AS belum final karena baru sebatas memorandum presiden dan IRENA belum menerima keputusan resmi. AS masih harus menyerahkan dokumen penarikan secara formal.
La Camera menambahkan bahwa sampai dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh IRENA dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.
Meski demikian, La Camera mengatakan lembaganya juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.
“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya.
La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.
“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.
Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.
“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia berencana menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk berbagai kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.
Dalam sebuah memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025), Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan mengenai “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”
