Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Tengah ramai di media sosial, yang mempelihatkan seorang pengendara mobil BMW putih dengan pelat nomor 51692-00 tengah merokok dengan kaca mobil terbuka. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelat nomor yang terpasang pada kendaraan dalam video tersebut merupakan pelat palsu dan tidak sah.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan jika pihaknya tidak pernah diberikan izin penggunaannya
“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelat tersebut palsu dan tidak sah, serta tidak pernah diberikan izin penggunaannya,” kata Rico dalam keterangan tertulis, kutip Senin, 12 Januari 2026.
Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku, kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan menggunakan warna hitam.
Sementara, lanjutnya kendaraan yang viral di media sosial tersebut diketahui berwarna putih.
Selain itu, Rico menambahkan bahwa sedan BMW tidak termasuk dalam daftar inventaris kendaraan dinas Kementerian Pertahanan.
Berdasarkan penelusuran data inventaris Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan, pelat nomor 51692-00 juga tidak lagi terdaftar karena masa berlakunya telah berakhir.
“Pelat tersebut pernah digunakan secara resmi oleh Mayjen TNI (Purn) Sudibyo saat menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Pertahanan RI. Namun, izin penggunaannya telah berakhir pada 1 Juni 2025 dan tidak diperpanjang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pelat nomor yang sama sebelumnya juga pernah disalahgunakan pada kendaraan Toyota Fortuner dan sempat menjadi perhatian publik pada awal 2025.
Rico menegaskan bahwa penyalahgunaan pelat dinas merupakan pelanggaran hukum dan tidak mencerminkan kebijakan maupun sikap institusi Kementerian Pertahanan.
“Saat ini Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan POM TNI, Polri, serta aparat penegak hukum di wilayah untuk melakukan penertiban,” tambahnya.
Kementerian Pertahanan juga mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara bijak dan menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Editor: Redaktur TVRINews
