Jakarta (ANTARA) - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, ASEAN Economist HSBC Global Pranjul Bhandari memproyeksikan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin (bps) sepanjang tahun 2026.
Ia memproyeksikan BI memangkas suku bunga acuannya secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali, masing-masing pada kuartal I, kuartal II, serta kuartal III-2026.
“Perkiraan kami, kita dapat melihat tiga pemangkasan suku bunga (BI) lagi, pada dasarnya berjumlah 75 basis poin hingga tahun 2026 seiring berjalannya tahun,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Indonesia saat ini masih banyak memiliki ruang dalam kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal, sebagai upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui pemangkasan suku bunga acuan.
“Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak pelonggaran kebijakan moneter, pemotongan suku bunga saat ini, daripada melakukan lebih banyak pelonggaran fiskal saat ini,” ujar Pranjul.
Seiring dengan itu, Ia menilai bank sentral perlu cermat dalam melihat peluang untuk melakukan pemangkasan, salah satu momen yang tepat yaitu pada saat indeks dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan.
“Bank Indonesia harus sangat oportunistik dan mencari peluang ketika indeks dolar (AS) secara sedikit melemah, sehingga mata uang pasar negara berkembang terlihat relatif kuat, dan memanfaatkan peluang tersebut untuk memangkas suku bunga selama periode waktu tersebut,” ujar Pranjul.
Terkait kebijakan fiskal, Ia menilai menstimulasi pertumbuhan melalui kebijakan fiskal cukup riskan untuk saat ini bagi Indonesia, seiring dengan defisit fiskal yang mencapai 2,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada Desember 2025.
Di sisi lain, menurutnya, melebarnya defisit fiskal tersebut tidak perlu dikhawatirkan seiring dengan peluang pemulihan perekonomian secara global pada tahun 2026.
“Menurut saya, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu (defisit), dan tetap dapat melanjutkan banyak pengeluaran, terutama dalam skema makan gratis dan skema kesejahteraan sosial, hanya karena menurut saya pendapatan pajak akan sedikit lebih baik tahun ini,” ujar Pranjul.
Dalam kesempatan ini, Ia menegaskan bahwa Indonesia masih cukup besar memiliki ruang dalam hal kebijakan moneter, dibandingkan ruang dalam kebijakan fiskal.
“Tetapi secara umum, jika saya menggabungkan keduanya, menurut saya ruangnya jauh lebih besar dalam pelonggaran kebijakan moneter daripada dalam kebijakan fiskal saat ini,” ujar Pranjul.
Baca juga: HSBC: Ketidakpastian tarif mereda, ASEAN jadi fokus perdagangan RI
Baca juga: HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah
Baca juga: HSBC: Perusahaan di Indonesia sedang transformasi menuju otomatisasi
Ia memproyeksikan BI memangkas suku bunga acuannya secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali, masing-masing pada kuartal I, kuartal II, serta kuartal III-2026.
“Perkiraan kami, kita dapat melihat tiga pemangkasan suku bunga (BI) lagi, pada dasarnya berjumlah 75 basis poin hingga tahun 2026 seiring berjalannya tahun,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Indonesia saat ini masih banyak memiliki ruang dalam kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal, sebagai upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui pemangkasan suku bunga acuan.
“Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak pelonggaran kebijakan moneter, pemotongan suku bunga saat ini, daripada melakukan lebih banyak pelonggaran fiskal saat ini,” ujar Pranjul.
Seiring dengan itu, Ia menilai bank sentral perlu cermat dalam melihat peluang untuk melakukan pemangkasan, salah satu momen yang tepat yaitu pada saat indeks dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan.
“Bank Indonesia harus sangat oportunistik dan mencari peluang ketika indeks dolar (AS) secara sedikit melemah, sehingga mata uang pasar negara berkembang terlihat relatif kuat, dan memanfaatkan peluang tersebut untuk memangkas suku bunga selama periode waktu tersebut,” ujar Pranjul.
Terkait kebijakan fiskal, Ia menilai menstimulasi pertumbuhan melalui kebijakan fiskal cukup riskan untuk saat ini bagi Indonesia, seiring dengan defisit fiskal yang mencapai 2,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada Desember 2025.
Di sisi lain, menurutnya, melebarnya defisit fiskal tersebut tidak perlu dikhawatirkan seiring dengan peluang pemulihan perekonomian secara global pada tahun 2026.
“Menurut saya, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu (defisit), dan tetap dapat melanjutkan banyak pengeluaran, terutama dalam skema makan gratis dan skema kesejahteraan sosial, hanya karena menurut saya pendapatan pajak akan sedikit lebih baik tahun ini,” ujar Pranjul.
Dalam kesempatan ini, Ia menegaskan bahwa Indonesia masih cukup besar memiliki ruang dalam hal kebijakan moneter, dibandingkan ruang dalam kebijakan fiskal.
“Tetapi secara umum, jika saya menggabungkan keduanya, menurut saya ruangnya jauh lebih besar dalam pelonggaran kebijakan moneter daripada dalam kebijakan fiskal saat ini,” ujar Pranjul.
Baca juga: HSBC: Ketidakpastian tarif mereda, ASEAN jadi fokus perdagangan RI
Baca juga: HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah
Baca juga: HSBC: Perusahaan di Indonesia sedang transformasi menuju otomatisasi
