FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menanggapi pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi stand-up comedy bertajuk Mens Rea yang menyinggung isu konsesi tambang.
Yenny secara tegas menyatakan dirinya tidak mengenal sosok Rizki Abdul Rahman Wahid yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dalam pelaporan tersebut.
Ia juga mempertanyakan legitimasi langkah hukum yang dinilainya membawa-bawa nama besar dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tanpa mandat resmi.
“Bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan sebagainya, itu kenyataan,” ujar Yenny dikutip pada Senin (12/1/2026).
Ia menuturkan, kritik terhadap kebijakan penerimaan konsesi tambang oleh NU dan Muhammadiyah merupakan hal yang wajar dan sudah lama menjadi perbincangan publik.
Kritik tersebut, kata Yenny, tidak hanya datang dari Pandji, tetapi juga dari banyak elemen masyarakat.
“Bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Pandji, bukan Pandji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu,” ucapnya.
Dikatakan Yenny, kritik yang disampaikan melalui humor merupakan konsekuensi dari keputusan organisasi yang harus dihadapi secara dewasa.
“Jadi ini sudah menjadi, buat saya pribadi, menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang,” Yenny menuturkan.
“Jadi dihadapi dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi,” tegasnya.
Lebih jauh, Yenny menolak anggapan bahwa kritik, baik dalam bentuk humor maupun penyampaian langsung, layak dikriminalisasi.
“Tindakan pelaporannya sendiri, apakah kemudian kritik terhadap dua organisasi ini, baik berupa humor atau langsung, itu harus dikriminalisasi, menurut kami tidak,” imbuhnya.
Ia kemudian menyinggung tradisi kritik di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal sangat terbuka terhadap kritik dan humor politik.
“Jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik, bahkan yang kritik lalu dipanggil, datang ke istana,” lanjut Yenny.
Yenny juga menaruh perhatiannya secara khusus pada klaim pelapor yang membawa nama Angkatan Muda NU. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelompok tersebut dan mempertanyakan kewenangannya.
“Saya, di sini justru saya sangat concern, karena saya tidak kenal siapa ini angkatan muda Nahdlatul Ulama, bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi, tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya,” ungkapnya.
Ia menilai penggunaan nama NU dan Muhammadiyah dalam laporan pidana merupakan tindakan serius yang tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali, apa namanya, serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius kok bisa membawa-bawa dua nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi, tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi,” kata Yenny.
Baginya, hingga kini sudah jelas bahwa NU dan Muhammadiyah tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk melaporkan Pandji ke kepolisian.
“Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat, untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi,” tegasnya.
Yenny bilang, humor dan kritik sangat penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
“Kita harus tegas, sebuah humor dibutuhkan untuk menjaga balance, menjaga keseimbangan di negara kita,” ucapnya.
Ia menyebut para pemimpin politik harus siap menerima kritik dalam berbagai bentuk.
“Dan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, termasuk saya sendiri, harus siap menerima kritikan. Harus siap menerima diparodikan, dibully dan lain sebagainya karena itu yang akan membuat kita semua tetap sehat dan waras dalam hidup bernegara,” kuncinya.(Muhsin/fajar)
