Rapat Sampai Jam 2 Pagi, Bahlil: SPBU Swasta Harus Beli BBM Pertamina!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mewajibkan badan usaha swasta penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyerap produk kilang dalam negeri terlebih dahulu.

Hal itu menyusul peningkatan produksi BBM dalam negeri, termasuk produk bensin dengan nilai oktan (RON) 92, 95 dan 98, setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, proyek RDMP Balikpapan yang memakan investasi sebesar US$ 7,4 miliar atau sekitar Rp 123 triliun ini baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (12/01/2026). Proyek RDMP Balikpapan ini menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph dari sebelumnya 260.000 bph.

Bahlil menyebut, rencana kebijakan tersebut merupakan buah dari rapat antara pihaknya dengan pihak PT Pertamina (Persero) yang berlangsung hingga Senin (12/01/2026) jam 2 dini hari.

"Tadi malam Bapak Presiden, kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh Direksi dan Komisarisnya tadi malam, Komut hadir. Nanti Pak, dengan RDMP ini, kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina," papar Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/01/2026).

Bahlil beralasan, ini merupakan perintah Konstitusi UUD 1945 Pasal 33.

"Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan," ujarnya.

Selain bensin, pemerintah juga menargetkan swasembada avtur pada tahun 2027 dengan skema hanya mengimpor minyak mentah (crude) untuk diolah di dalam negeri.

Bahlil menyadari kebijakan memotong jalur importir ini berpotensi memicu serangan balik di media sosial, namun dia akan siap menghadapinya.

"Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti ramai lagi di Sosmed. Karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir," tandasnya.