Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggulirkan program anggaran kepemudaan sebesar Rp5 juta per RW untuk memperkuat peran generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Anggaran ini akan difokuskan pada penguatan literasi digital dan pemasaran UMKM berbasis digital dengan pengawasan serta parameter keberhasilan yang terukur.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital, termasuk ancaman hoaks dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"AI itu bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa menjadi jembatan yang meruntuhkan kebhinekaan jika disalahgunakan. Karena itu, literasi digital anak muda menjadi kunci untuk menangkal hoaks dan disrupsi informasi," ujar Fathoni, dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, kondisi Surabaya yang relatif kondusif tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ke depan, potensi manipulasi informasi digital berpotensi memicu konflik sosial jika masyarakat tidak dibekali kemampuan memilah informasi secara kritis.
Melalui anggaran Rp5 juta per RW ini, Pemkot Surabaya mendorong pemuda, melalui Karang Taruna, untuk berperan sebagai agent of truth di lingkungannya masing-masing.
"Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan harus hadir di ruang-ruang edukasi warga. Misalnya lewat sinau bareng atau forum belajar bersama untuk mengedukasi soal hoaks dan verifikasi informasi," tambahnya.
Fathoni menekankan bahwa tugas pemerintah bukan memaksakan kehendak, tetapi meningkatkan kapasitas generasi muda agar siap menjadi pemimpin masa depan Surabaya.
Selain literasi digital, anggaran kepemudaan ini juga diarahkan untuk penguatan digital marketing guna mendukung promosi UMKM lokal. Namun, Fathoni menegaskan dana tersebut bukan modal usaha, melainkan sarana pembinaan berbasis peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
"Pembinaan itu bukan berarti diberi Rp5 juta lalu disuruh buka usaha. Yang penting adalah peningkatan skill dan pengalaman. Anak muda sekarang tidak bisa lepas dari gadget, jadi harus diarahkan ke hal-hal produktif," tegasnya.
Dengan menghadirkan narasumber atau pakar digital branding dan pemasaran digital, pemuda di tingkat RW diharapkan mampu membantu mempromosikan produk UMKM melalui berbagai platform digital.
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD meminta Pemkot menyiapkan parameter keberhasilan dan sistem monitoring ketat. Karang Taruna ditetapkan sebagai leading sector pelaksanaan program di tingkat RW, sementara camat bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi minimal tiga bulan setelah kegiatan berjalan.
Indikator keberhasilan tidak hanya berupa laporan, tetapi juga output nyata, seperti jumlah UMKM yang dipromosikan serta kualitas konten digital yang dihasilkan.
"Camat harus mengevaluasi apakah setelah tiga bulan pemuda Karang Taruna sudah memahami teknik promosi lewat media sosial, baik TikTok, Instagram, maupun platform lainnya," pungkasnya.
(akd/ega)
