Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) mengajak semua elemen bangsa untuk mencegah lahirnya pemerintahan otoriter, dengan menjaga cita-cita Reformasi 1998.
Hal ini menjadi salah satu sikap politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
PDIP menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan penguatan peran pers yang bebas. Selain itu, perlindungan suara-suara kritis Masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum juga tidak luput menjadi perhatian penting dalam rakernas PDIP di Ancol.
"Rakernas I Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi," kata Jamaluddin.
Dalam rakernas tersebut, PDIP juga mendorong supremasi hukum termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermatabat.
Partai berlambang banteng itu juga mendorong adanya penguatan pelembagaan partai politik, penyelengaraan pemilu yang jujur dan adil.
Lebih jauh, PDIP mendorong pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar dan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban dalam negeri sesuai UUD 1945.
"Serta menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar dan Polri sebagai alat negara," kata dia
Diketahui, PDIP menggelar Rakernas I mulai 10-12 Januari 2026. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal.
Adapun, pada agenda hari ketiga ini, PDIP menyampaikan Laporan Hasil Sidang Komisi-komisi Rakernas I PDIP sekaligus Rancangan Sikap Politik dan Eksternal. Salah satunya menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
