Presiden Prabowo Bermalam di IKN, Selasa Pagi Lanjut ke Malang

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin, 12 Januari 2026. Sebelum ke IKN, Prabowo merampungkan kegiatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dari Balikpapan, Presiden menumpang helikopter kepresidenan dan mendarat di helipad Istana Garuda, Kawasan Inti IKN, pada Senin petang. Di helipad, kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Setelah tadi pagi dari Banjarbaru di Kalimantan Selatan, dan siangnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, (agenda selanjutnya Presiden, red.) lalu menginap di IKN," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin malam, 12 Januari 2026.

Teddy melanjutkan selepas merampungkan kegiatan di IKN, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 13 Januari 2026.

"Besok (Selasa) pagi ke Kota Malang," ujar Seskab Teddy.
  Baca Juga:  Pertama Kali Sejak Dilantik, Presiden Prabowo Tengok IKN Nusantara
Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Presiden Prabowo akan memimpin rapat, dan menerima laporan dari Kepala OIKN mengenai perkembangan pembangunan IKN pada Selasa pagi.

Kunjungan ke IKN pada hari ini sampai dengan esok hari menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Prabowo terakhir kali berkunjung ke IKN saat telah ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan masih menjabat Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 13 September 2024.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN ditargetkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diproyeksikan berlangsung di IKN dalam waktu dua tahun ke depan.

Tahapan pembangunan untuk gedung-gedung perkantoran telah berjalan. Badan Otorita IKN telah meneken kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober sampai dengan November 2025.

Kompleks legislatif itu akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare, dan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, museum dan perkantoran. Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun kompleks legislatif sebesar Rp8,5 triliun.

Kemudian, kompleks yudikatif di IKN akan dibangun di atas lahan seluas 15 hektare, dan mencakup sejumlah gedung untuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun kompleks yudikatif sebesar Rp3,1 triliun.