Pantau - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menargetkan pembangunan 1.046 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dapat rampung dan siap ditempati sebelum bulan suci Ramadhan pada Februari mendatang.
Seluruh usulan pembangunan huntara telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lengkap dengan data penerima yang disusun berdasarkan nama dan alamat warga terdampak.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh data penerima huntara kepada BNPB.
"Kami menargetkan huntara sudah dapat ditempati sebelum memasuki bulan suci Ramadhan pada Februari mendatang, sehingga korban banjir dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan layak," ungkapnya.
Sebaran Huntara dan Proses Pendataan Masih BerlangsungData warga penerima huntara mencakup sejumlah kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Bireuem Bayeum, Idi Tunong, Indra Makmu, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Ranto Selamat, Ranto Peureulak, Peureulak, dan Sungai Raya.
Pemkab Aceh Timur berharap BNPB segera merealisasikan pembangunan, baik hunian sementara maupun hunian tetap, seiring lengkapnya data yang telah diserahkan.
Meski demikian, Bupati Al-Farlaky menegaskan bahwa proses pendataan masih terus berjalan dan data tambahan akan dikirimkan secara bertahap sesuai hasil verifikasi di lapangan.
"Pembangunan huntara di beberapa wilayah terdampak banjir bandang belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih berhati-hati dengan menunggu hasil kajian geologi guna memastikan lokasi hunian aman dari potensi bencana susulan," ia mengungkapkan.
Keamanan Lokasi Jadi Prioritas Utama Pembangunan HuntaraKepala BPBD Kabupaten Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, menjelaskan bahwa kajian geologi menjadi dasar penting sebelum pembangunan dilakukan, demi menjamin keselamatan pengungsi.
"Pembangunan hunian tidak boleh dilakukan di lahan yang rawan longsor, amblas atau berada di zona berisiko tinggi, khususnya di kawasan bantaran sungai," jelasnya.
Saat ini pemerintah daerah masih menunggu hasil pemetaan struktur tanah dari tim geologi BNPB.
Kajian tersebut meliputi analisis daya dukung tanah serta sistem resapan air, untuk memastikan bahwa huntara benar-benar layak dan aman untuk dihuni.
"Tidak semua lahan kosong bisa digunakan untuk pembangunan huntara. Aspek keamanan menjadi prioritas utama, sehingga perlu pengkajian tim geologi," tegas Syahrizal.
Meski hasil kajian geologi belum sepenuhnya tersedia, pemerintah telah mulai membangun sejumlah huntara di lokasi yang dinilai relatif aman berdasarkan penilaian awal.
"Langkah ini dilakukan agar kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana banjir tetap dapat terpenuhi secara bertahap," tambahnya.
