Hasto Kristiyanto: Netralitas TNI–Polri Penentu Arah Demokrasi, PDIP Wanti-wanti Gejala Otoritarianisme

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di luar pusaran politik praktis.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari amanat Reformasi 1998.

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers usai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

“Dalam sistem demokrasi hasil Reformasi, TNI harus ditempatkan sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan sebagai alat kekuasaan politik. Prinsip ini harus terus dijaga,” ujar Hasto.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan mendorong penguatan profesionalisme TNI agar semakin disegani, baik dalam menjaga kedaulatan nasional maupun dalam misi perdamaian internasional.

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga dinilai penting, selama tetap berada dalam kerangka konstitusional.

Terkait Polri, Hasto menekankan pentingnya reformasi kelembagaan agar institusi kepolisian tidak terseret dalam kepentingan elektoral jangka pendek.

Ia menyebut PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk tim reformasi Polri.

“Kami memberikan dukungan atas inisiatif reformasi Polri. Yang kami dorong adalah reformasi yang berlandaskan konstitusi dan memperkuat akuntabilitas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengingatkan publik terhadap potensi pergeseran demokrasi yang ditandai dengan munculnya gejala authoritarian populism.

Ia merujuk pandangan ilmuwan politik Steven Levitsky yang menyoroti rapuhnya demokrasi ketika etika kekuasaan diabaikan.

“Sejarah menunjukkan, kemunduran demokrasi sering tidak terjadi secara drastis, tetapi perlahan, melalui pelemahan institusi dan pengabaian etika politik,” ungkap Hasto.

Ia menegaskan bahwa etika moral pemimpin yang menghormati batas kewenangan antar-lembaga negara merupakan benteng utama dalam menjaga demokrasi tetap sehat.

“Ketika pemimpin menghormati kedaulatan lembaga negara lain dan tidak mencampuri kewenangannya, di situlah demokrasi menemukan pertahanan terkuatnya,” pungkas Hasto.(faz)