Mendengar Suara Rakyat, Publik Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD rupanya mendapat respons negatif dari masyarakat.

Sejumlah lembaga survei yang telah merekam reaksi masyarakat, mendapati bahwa mereka lebih berkehendak memilih kepala daerahnya sendiri, bukan diwakili anggota DPRD.

Hanya saja, mayoritas partai politik menyetujui sistem pilkada via DPRD. Salah satu alasannya adalah karena mahalnya biaya ongkos politik para calon kepala daerah jika mengikuti pilkada dipilih rakyat.

Meski begitu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji mereka akan tetap mendengar kritik perihal usulan pilkada lewat DPRD ini.

"Kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis (8/1/2026) lalu.

Berikut beberapa potret reaksi masyarakat yang memilih pilkada tetap diselenggarakan langsung.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pilkada tak langsung, kepala daerah dipilih DPRD, Pilkada lewat DPRD, wrapup, pilkada via dprd&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMy8xMTQ3MzEyMS9tZW5kZW5nYXItc3VhcmEtcmFreWF0LXB1Ymxpay1rb21wYWstdG9sYWstcGlsa2FkYS1sZXdhdC1kcHJk&q=Mendengar Suara Rakyat, Publik Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Baca juga: Lantang Megawati dan PDI-P Tolak Wacana Pilkada Via DPRD

LSI Denny JA

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD.

LSI Denny JA menanyai langsung 1.200 responden secara acak berjenjang (multistage random sampling) mengenai wacana pilkada via DPRD. Survei soal isu yang terus ada sejak tahun lalu itu digelar pada 19 dan 20 Oktober 2025. Margin of error survei itu 2,9 persen.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.

"Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Ardian, Rabu (7/1/2025).

Baca juga: Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z

Ardian menjelaskan, angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen.

Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender, baik laki-laki maupun perempuan.

"Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga," kata dia.

Di samping itu, penolakan juga datang dari kalangan "wong cilik", yakni masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Sementara, masyarakat berpendapatan yang lebih tinggi jadi kalangan yng paling menolak wacana tersebut.