JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diulang-ulang, baik oleh elite politik maupun pemerintah.
Alasannya, biaya pemilihan langsung yang dianggap mahal, baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk kontestan.
Biaya mahal ini bisa berupa biaya kampanye, dan tidak menutup kemungkinan pada biaya di luar pelaporan resmi, seperti praktik mahar politik oleh partai.
Sejauh ini sudah ada lima partai yang menyikapi wacana tersebut, mereka secara terbuka mendukung pilkada kembali dipilih DPRD.
Lima partai ini adalah Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Demokrat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, mereka memilih dengan kesadaran penuh dengan alasan seragam, ongkos politik yang mahal.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Koalisi, parpol , indepth, kepala daerah dipilih DPRD, koalisi permanen, pilkada via dprd&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMy8xMjIyNDUyMS9tZW5lcmthLW11YXJhLXdhY2FuYS1rb2FsaXNpLXBlcm1hbmVuLW1lbnVqdS1waWxrYWRhLXZpYS1kcHJk&q=Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sekretaris Partai Gerindra Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Baca juga: Mendengar Suara Rakyat, Publik Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD
Partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung, Pilkada 2025 disebut boros karena pelaksanaannya mencapai Rp 7 triliun.
Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujar Sugiono.
Baca juga: Anggaran MBG 2026 Tembus Rp 335 Triliun, Target Penerima Diperluas
Oleh karena itu, Partai Gerindra berada dalam posisi mendukung usulan agar DPRD memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," ujar Sugiono.
Wacana koalisi permanenWacana pilkada dipilih DPRD ini juga berbarengan dengan wacana koalisi permanen yang diungkapkan Bahlil Lahadalia Dallam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Setelah dia bicara usulan pilkada dipilih kembali DPRD, Bahlil di depan Prabowo menyebut perlu ada koalisi tetap yang kuat.
"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil.



