JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berkomitmen menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari kepentingan politik praktis.
Komitmen tersebut dilandasi semangat reformasi 1998 yang menempatkan TNI-Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan berada di luar ranah politik praktis.
Oleh karena itu, PDI-P dalam Rakernas berpesan kepada TNI untuk memposisi institusinya sebagai kekuatan pertahanan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta sebagaimana dikutip Antaranews, Senin (12/1/2026).
Baca Juga: Megawati Minta Kritik terhadap Pemerintah Berbasih Data: Bukan Provokasi Emosional
“Kekuasaan di dalam sistem demokrasi hasil reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan instrumen politik kekuasaan politik praktis. Itu yang kemudian kami ingatkan,” kata Hasto.
Di samping itu, kata Hasto, PDI-P juga memiliki cita-cita untuk membangun TNI yang profesional dan disegani dalam misi perdamaian dunia, serta mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Sementara terhadap Polri, Hasto berharap dengan dibentuknya Tim Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto, institusi tersebut tidak menjadi alat untuk kepentingan electoral.
“Kami memberikan dukungan dalam keputusan dari Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Kami memberikan suatu kerangka-kerangka dari aspek konstitusi,” jelasnya.
Baca Juga: Sahabat Roy Suryo Bantah Eggy Sudjana Minta Maaf ke Jokowi: Justru Menasihati
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada
Sumber : Antaranews
- tni
- tni sebagai kekuatan pertahanan
- pdip
- hasto kristiyanto
- pdip ingatkan tni
- tni instrumen kekuasaan politik
