Produksi Gula Konsumsi 2026 Diramal Stagnan

JAKARTA, KOMPAS – Produksi gula kristal putih nasional pada 2026 diramal stagnan atau kurang lebih sama dengan tahun 2025. Kendati demikian, target swasembada gula konsumsi pada tahun ini tetap bakal tercapai lantaran ditopang stok awal yang cukup berlimpah.

Pengamat pergulaan Yadi Yusriyadi mengatakan, produksi gula kristal putih (GKP) nasional pada 2026 diperkirakan di kisaran 2,6 juta ton hingga 2,7 juta ton. Angka potensi produksi itu tidak jauh beda dengan realisasi produksi GKP pada 2025 yang sebanyak 2,67 juta ton.

“Potensi produksi GKP pada 2026 relatif stagnan meskipun ada penambahan luas tanam tebu dan peremajaan atau bongkar ratun tanaman tebu pada 2025,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Menurut Yadi, ada sejumlah faktor penyebabnya. Pertama, frekuensi dan curah hujan yang cukup tinggi sejak Oktober 2025 dan diperkirakan berakhir pada Maret 2026. Kondisi cuaca itu menghambat pertumbuhan tebu sehingga menurunkan rendemen dan produktivitas GKP.

Dari sisi produktivitas GKP, misalnya, dalam tiga tahun terakhir, yakni 2023-2025, rerata produktivitas GKP nasional relatif stagnan masing-masing sebesar 4,5 ton, 4,73 ton, dan 4,74 ton. Pada 2026, produktivitasnya diperkirakan masih di kisaran itu.

Potensi produksi GKP pada 2026 relatif stagnan meskipun ada penambahan luas tanam tebu dan peremajaan atau bongkar ratun tanaman tebu pada 2025.

Kedua, penurunan animo petani memperluas lahan tebu. Yadi menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, yakni 2023-2025, animo petani memperluas lahan tebu cukup tinggi lantaran harga gula dan tetes tebu cukup tinggi.

Lahan tebu yang pada 2023 seluas 504.756 hektar bertambah menjadi 520.823 hektar pada 2024 dan 563.357 hektar pada 2025. Penambahan luas lahan tebu itu didominasi oleh petani dan hanya sebagian kecil dilakukan oleh perusahaan milik negara dan swasta.

Namun, Yadi melanjutkan, pada musim giling tebu 2025, harga GKP di tingkat petani tidak jauh dari harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 14.500 per kilogram (kg). Harga tetes tebu (molase) turun drastis dari sekitar Rp 3.000 per kg menjadi Rp 1.000-Rp 1.500 per kg.

Bahkan, GKP petani menumpuk akibat tidak laku dilelang dan tetes tebu tidak laku dijual. Kondisi itu membuat pemerintah turun tangan meminta PT ID Food dan Sinergi Gula Nusantara membeli gula petani dengan dana dari PT Danantara Asset Management (Persero).

“Pengalaman buruk pada musim giling tebu 2025 itu membuat animo petani memperluas tanaman tebu turun. Di Jawa Timur, misalnya, beberapa petani sudah mengganti tanaman tebu menjadi padi dan jagung yang harga hasil panennya lebih menjanjikan,” kata Yadi.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah memang telah menggulirkan program bongkar ratun secara besar-besaran pada 2025. Namun, penanaman bibit tebu baru itu agak terlambat digulirkan dan terhambat curah hujan yang cukup tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menuturkan, tahun lalu, petani tebu mengalami situasi buruk. Pemerintah tidak menaikkan harga acuan pembelian GKP di tingkat petani meskipun biaya produksi tebu naik.

Harga lelang GKP petani juga tidak banyak bergerak di atas harga acuan pembelian Rp 14.500 per kg. Bahkan, ada sejumlah petani yang menjual GKP di bawah harga acuan tersebut.

“Sepanjang 2025, harga rerata GKP petani turun sekitar Rp 1.000 per kuintal dibandingkan tahun 2024. Harga tetes tebu juga turun drastis dari kisaran Rp 2.500-Rp 3.000 per kg menjadi Rp 1.000-Rp 1.500 per kg,” tuturnya.

Menurut Soemitro, hal serupa juga dialami para petani yang menjual tebu dengan skema beli putus. Harga tebu petani yang dijual dengan skema itu turun dari sekitar Rp 135.000 per kuintal pada 2024 menjadi di kisaran Rp 60.000-Rp 95.000 per kuintal.

Di tengah penurunan pendapatan itu, petani harus menanggung kenaikan sewa lahan, biaya tebang-angkut tebu, dan biaya tenaga kerja. Tidak mengherankan, jika beberapa petani tebu mulai beralih menanam tanaman pangan lain yang lebih menjanjikan.

Meskipun demikian, Yadi dan Soemitro optimistis swasembada gula konsumsi atau GKP pada 2026 bisa tercapai. Ini mengingat stok awal GKP nasional pada 2026 cukup tinggi dan konsumsi gula nasional telah menurun.

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada gula konsumsi atau GKP pada 2026 sehingga menyetop impor gula konsumsi. Keputusan itu mempertimbangkan Proyeksi Neraca Komoditas Pangan Nasional 2026 yang dimutakhirkan pada 28 Desember 2025.

Stok gula konsumsi pada akhir 2025 yang dijadikan stok awal 2026 (carry over stock) diperkirakan sebanyak 1,44 juta ton. Produksi gula konsumsi secara nasional pada 2026 diperkirakan 2,7 juta ton hingga 3 juta ton. Stok dan produksi gula tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula nasional pada 2026 sebanyak 2,84 juta ton.

Pada November 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi gula di Indonesia meningkat, dari 2,6 juta ton pada 2025 menjadi 2,8 juta ton pada 2026. Impor gula Indonesia juga diperkirakan naik, dari 5,1 juta ton pada 2025 menjadi 5,4 juta ton pada 2026.

Pemerintah harus menjaga animo petani untuk menanam tebu.

Yadi berpendapat, swasembada gula konsumsi dapat tercapai pada 2026 meskipun produksi GKP nasional diperkirakan stagnan. Merujuk pada neraca kondositas pangan nasional, stok GKP nasional pada awal 2026 ditambah dengan potensi produksi GKP sepanjang 2026 dapat memenuhi kebutuhan konsumsi GKP masyarakat tahun ini.

“Apalagi, konsumsi GKP nasional telah turun beberapa tahun terakhir ini dari kisaran 3,1 juta ton hingga 3,2 juta ton menjadi sekitar 2,8 juta ton. Penurunan konsumsi GKP itu dipengaruhi gaya hidup sehat serta banyak usaha kecil menengah, hotel, restoran, dan kafe yang menggunakan gula kristal rafinasi,” katanya.

Soemitro juga optimistis target swasembada gula konsumsi bisa tercapai pada 2026. Namun, pemerintah harus menjaga animo petani untuk menanam tebu. Beberapa caranya adalah memperketat pengawasan rembesan gula rafinasi dan gula impor ilegal di pasar gula konsumsi dan memperkuat permodalan petani.

“Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki jaringan irigasi lahan tebu petani di sejumlah daerah, serta memperlonggar ketentuan pupuk bersubsidi bagi petani tebu,” kata Soemitro.

Ia menjelaskan, saat ini, pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada petani yang memiliki lahan tebu maksimal 2 hektar. Jumlah pupuk bersubsidi yang bisa ditebus petani tebu juga sedikit.

Untuk pupuk ZA bersubsidi, misalnya, dari kebutuhan pupuk tersebut sebanyak 500 kg per hektar, petani hanya mendapatkan sekitar 108 kg per hektar. “Kekurangannya petani terpaksa membeli pupuk ZA nonsubsidi,” ungkap Soemitro.