Menteri keuangan negara anggota G7 dan negara-negara ekonomi besar lainnya bertemu di Washington, AS, pada Senin (12/1) untuk mendiskusikan cara mengurangi ketergantungan pada logam tanah jarang dari China, termasuk menetapkan harga minimum dan kemitraan baru untuk membangun suplai alternatif.
Pertemuan itu diprakarsai oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan dihadiri menteri keuangan anggota G7 yaitu Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, serta pejabat dari Australia, Meksiko, Korea Selatan, dan India.
Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, perwakilan dari Bank Ekspor-Impir AS, dan JP Morgan hadir dalam pertemuan itu. Namun, tidak ada pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh peserta pertemuan.
Dikutip dari Reuters, Selasa (13/1), Kemenkeu AS dalam pernyataannya mengatakan bahwa Bessent berupaya membahas solusi untuk mengamankan dan mendiversifikasi rantai pasokan untuk mineral penting, utamanya elemen tanah jarang. Bessent juga mengungkapkan optimismenya bahwa negara-negara akan mengejar pengurangan risiko yang bijaksana daripada pemisahan China.
Pada Minggu (11/1) lalu, seorang pejabat AS mengatakan Bessent akan mendesak negara anggota G7 dan negara ekonomi utama lainnya untuk meningkatkan upaya mengurangi ketergantungan pada mineral penting dari China. China diketahui tengah memberlakukan kontrol ekspor yang ketat terhadap logam tanah jarang -- baru-baru ini terhadap suplai ke Jepang.
Meski 60% permintaan global untuk mineral penting berasal dari negara anggota G7 dan Uni Eropa, China tetap mendominasi rantai pasokan. Menurut Badan Energi Internasional, China memurnikan antara 47% dan 87% tembaga, litium, kobalt, grafit, dan unsur tanah jarang.
Mineral-mineral tersebut penting untuk teknologi pertahanan, semikonduktor, komponen energi terbarukan, baterai, dan proses pemurnian. China pada minggu lalu melarang ekspor barang yang ditujukan untuk militer Jepang yang memiliki kegunaan sipil dan militer, termasuk beberapa mineral penting.
Menkeu Jepang Satsuki Katayama dalam keterangannya mengatakan ada kesepakatan luas tentang perlunya mengurangi ketergantungan logam tanah jarang dari China. Dia mengatakan telah menguraikan pendekatan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang bagi G7 dan negara-negara yang sepaham untuk meningkatkan pasokan logam tanah jarang non-China.
"Ini termasuk menciptakan pasar berdasarkan standar seperti penghormatan terhadap kondisi kerja dan HAM, serta menerapkan berbagai instrumen kebijakan -- dukungan dari lembaga keuangan publik, intensif pajak dan keuangan, langkah perdagangan dan tarif, langkah karantina dan penetapan harga minimum," kata Katayama.
"Saya menekankan pentingnya komitmen terhadap langkah-langkah tersebut," lanjutnya.
Menkeu Jerman Lars Klingbeil mengatakan diskusi dalam pertemuan itu mencakup potensi harga dasar logam tanah jarang dan kemitraan untuk meningkatkan pasokan. Namun, dia menegaskan pembicaraan baru dimulai dengan banyak masalah yang belum diselesaikan.
Dia mengatakan logam tanah jarang dan suplai mineral penting akan jadi topik utama di bawah presidensi Prancis di G7 tahun ini. Meski demikian, dia memperingatkan adanya koalisi anti-China, menekankan bahwa Eropa butuh bergerak cepat sendiri untuk mengembangkan pasokan bahan baku penting.
"Yang penting bagi saya adalah kita di Eropa tidak berdiam diri. Baik mengeluh maupun mengasihani diri sendiri tidak membantu kita. Kita harus aktif," kata Klingbeil.
Dia menambahkan, Uni Eropa butuh lebih banyak pendanaan di tingkat blok -- merujuk pada dana bahan baku baru Jerman. Menurut Klingbeil, Uni Eropa harus bergerak maju dalam hal daur ulang karena memiliki potensi besar mengurangi ketergantungan dan memperluas pasokan.
Sementara itu, Kemenkeu Korsel Koo Yun-cheol mengatakan bahwa rantai nilai global harus diperkuat berdasarkan keunggulan komparatif, menekankan pentingnya daur ulang mineral penting untuk rantai pasokan yang tangguh.
Koo juga mendesak negara-negara untuk mengejar kerja sama yang berorientasi pada proyek perusahaan. Koo mengatakan, Kanada dan Australia meminta Korsel untuk kolaborasi teknologi.
Hingga saat ini, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.
