Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026 sebagai langkah memperkuat pembiayaan, mendorong produksi, dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menyatakan, kebijakan tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses modal bagi petani dan pelaku usaha tani.
“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun,” kata Airlangga dilansir dari Antara pada Selasa (13/1/2026).
Airlangga menyebut pada 2025 lalu, penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun, sedangkan pada 2025 pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi sebagai dorongan serius meningkatkan akses modal petani dan pelaku usaha tani.
Ia menegaskan, plafon KUR pertanian masih dapat dinaikkan sesuai kebutuhan, karena tidak ada pembatasan sektor, sepanjang pembiayaan produktif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
“Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan, tidak ada pembatasan untuk pertanian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah mencatat capaian ketahanan pangan 2025 membaik, ditopang oleh produksi beras 34,71 juta ton serta produksi jagung sekitar 16 juta ton, yang dinilai baik sepanjang tahun.
“Dan tentu kita bersyukur tahun 2025 kita bisa mengatasi terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton,” kata Airlangga.
Pemerintah berkomitmen menjaga realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, mempertahankan swasembada beras termasuk stabilitas harga, dan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif. (ant/saf/ipg)
