Pemulihan Lahan Pertanian di Daerah Bencana Sumatera Penting untuk Memutar Roda Ekonomi

MEDAN, KOMPAS — Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana Sumatera, pemulihan lahan pertanian yang rusak harus segera dilakukan. Hal ini penting untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat karena sebagian besar masyarakat di daerah terdampak bencana merupakan petani.

Di Sumatera Utara, tiga daerah dengan kerusakan lahan pertanian terparah adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. ”Sebagian besar sawah di Tapanuli Tengah mengalami sedimentasi sangat tinggi,” kata Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, total luas lahan pertanian yang mengalami kerusakan di provinsi itu mencapai 50.539,24 hektar. Lahan pertanian yang rusak itu tersebar di sembilan kabupaten dan terdiri dari sawah, ladang jagung, dan lahan cabai. Ada juga lahan pertanian yang mengalami puso atau gagal panen seluas 17.622,31 hektar.

Masinton menyatakan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kewalahan melakukan pemulihan lahan pertanian karena keterbatasan anggaran dan kurangnya alat berat yang tersedia. Total sawah yang rusak di kabupaten tersebut seluas 7.361 hektar.

Menurut Masinton, lumpur, kayu gelondongan, dan bebatuan masih menumpuk di sawah-sawah di Tapanuli Tengah. Ribuan hektar sawah yang seharusnya memasuki musim tanam masih tertimbun.

Pembersihan sawah membutuhkan alat berat yang cukup banyak. Pemkab Tapanuli Tengah sudah menyewa 20 alat berat, tetapi masih kurang karena kerusakan tersebar di banyak lokasi. Alat berat juga tidak hanya untuk memperbaiki lahan pertanian, tetapi permukiman dan infrastruktur.

Daerah terdampak bencana juga membutuhkan bantuan anggaran dari pusat karena ruang fiskal sangat terbatas. Apalagi, pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah (TKD). ”Kami berharap pemerintah pusat membatalkan pemotongan dana TKD, terutama untuk daerah terdampak bencana,” kata Masinton.

Dia menyebut, pemerintah pusat memotong sekitar 17 persen dari TKD Tapanuli Tengah atau sekitar Rp 170 miliar. Kebijakan itu diambil sebelum bencana melanda Sumatera.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah sangat terpukul akibat bencana. ”Total kerugian akibat bencana di Sumut mencapai Rp 18,43 triliun,” katanya.

Dari jumlah tersebut, besaran kerugian di sektor pertanian mencapai Rp 1,48 triliun, perkebunan Rp 535 miliar, peternakan Rp 162 miliar, dan perikanan Rp 305 miliar.

Bobby menyebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan melakukan pencanangan perbaikan sektor pertanian di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada Rabu (14/1/2026) secara serentak.

”Perbaikan lahan pertanian ini salah satu yang sangat diinginkan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih sangat minim. Ini akan segera dilakukan percepatan penanganan,” ujar Bobby.

Perekonomian di daerah terdampak bencana, kata Bobby, belum bisa berjalan baik karena kerusakan lahan pertanian. Padahal, sebagian masyarakat di kawasan Tapanuli hidup di sektor pertanian. ”Ini salah satu yang paling berat,” tuturnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Medan mengatakan, pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan lahan pertanian, menghadapi tantangan antara lain karena jumlah alat berat yang tersedia tidak sebanding dengan yang dibutuhkan.

Sistem irigasi sawah juga terdampak karena sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Banyak badan sungai yang sudah rata dengan permukiman dan sawah akibat tumpukan sedimentasi. Pengerukan sungai juga menjadi prioritas untuk perbaikan sektor pertanian.

Perbaikan lahan pertanian ini salah satu yang sangat diinginkan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih sangat minim. Ini akan segera dilakukan percepatan penanganan.