- Gerakan Nurani Bangsa soroti kemunduran demokrasi dan ancaman kebebasan sipil.
- Eksploitasi alam disebut sebabkan bencana ekologis dan jatuhnya banyak korban jiwa.
- Pemerintah didesak jaga demokrasi, lindungi HAM, dan tegakkan supremasi sipil.
Suara.com - Sejumlah tokoh lintas iman dan profesi yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi demokrasi dan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka menyoroti berbagai tantangan serius yang dinilai telah menjauhkan bangsa dari cita-cita konstitusi.
Gerakan Nurani Bangsa, yang diwakili oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mengapresiasi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar warga di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, mereka juga memberikan catatan kritis.
“Banyak hal yang masih belum dirasakan masyarakat. Kesejahteraan bersama masih jauh dari cita-cita karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menganga,” kata Sinta dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Demokrasi Cacat dan Ancaman Kebebasan Sipil
Gerakan ini menyoroti kualitas demokrasi Indonesia yang dinilai terus melemah. Merujuk pada laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025, Indonesia masih dikategorikan sebagai "demokrasi cacat" dengan skor 6,30 dari 10.
Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi juga disebut meningkat sepanjang 2025.
“Pasca Prahara Agustus, ribuan orang termasuk aktivis demokrasi ditangkap dan ditahan. Serangkaian teror juga mengarah pada akademisi dan influencer yang bersuara lantang tentang penanganan bencana Sumatra,” ungkap Sinta.
Bentuk teror tersebut beragam, mulai dari pengiriman bangkai binatang, perusakan mobil, doxing, hingga pelemparan bom molotov. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi juga dinilai tergerus, di mana jurnalis yang kritis kerap mendapat intimidasi dan propertinya dirampas oleh aparat.
Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan dan Bencana Ekologis
Baca Juga: Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
Tata kelola pemerintahan juga tak luput dari kritik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai terus terhambat oleh korupsi, konflik kepentingan, serta lemahnya fungsi pengawasan DPR.
"Partai politik lebih banyak menyuarakan kepentingan elite dibanding kepentingan publik, sebagai contoh diskursus pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD," lanjut pernyataan tersebut.
Persoalan lingkungan hidup menjadi sorotan paling tajam. Eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan penegakan hukum yang lemah telah memicu bencana ekologis di berbagai wilayah.
“Akibat eksploitasi alam, Indonesia mengalami bencana Ekologis di banyak wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa,” ungkapnya.
Berdasarkan data BNPB per 11 Januari 2026, bencana di tiga provinsi Sumatra telah menyebabkan 1.180 korban meninggal, 145 orang hilang, dan 238 ribu lainnya mengungsi.
Delapan Pesan untuk Bangsa
