Sejumlah akademisi menilai desa di Indonesia tengah menghadapi krisis struktural, mulai dari melemahnya otonomi desa, terpinggirkannya pengetahuan lokal, hingga ancaman terhadap kedaulatan pangan.
Penilaian tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk Membangkitkan Kembali Desa: Sarasehan Rakyat, Memikirkan Masa Depan Desa yang digelar Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (12/1) malam.
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua PSPK UGM, Arie Sujito; Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Subejo; dan Guru Besar Universitas Janabadra Yogyakarta, Untoro Hariadi.
Dalam diskusi tersebut, Arie Sujito menyatakan bahwa desa saat ini semakin kehilangan posisinya sebagai subjek pembangunan. Menurutnya, kebijakan negara cenderung menempatkan desa sebagai objek pelaksanaan program, bukan sebagai ruang politik dan sosial warga.
“Desa hari ini tidak diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi dan partisipasi desa melemah karena kebijakan datang dari atas,” kata Arie Sudjito.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi di tengah melemahnya oposisi politik dan menguatnya dominasi oligarki dalam sistem demokrasi nasional. “Demokrasi dibajak oligarki. Desa akhirnya hanya menjadi lokasi eksekusi kebijakan, bukan ruang musyawarah warga,” ujarnya.
Sosiolog yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM itu menambahkan bahwa desa menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis ekonomi-politik dan krisis iklim, namun justru paling sedikit dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Sementara itu, Untoro Hariadi menyampaikan bahwa persoalan desa berakar pada cara berpikir tentang relasi desa dan negara. Ia menyebut desa sebagai entitas sosial yang lebih dahulu ada dibanding negara modern.
“Yang benar itu Indonesia dibentuk oleh desa, bukan terdiri dari desa. Kalau salah berpikir, implikasinya menghilangkan eksistensi desa,” kata Untoro.
Ia menjelaskan bahwa desa memiliki potensi ekologis, sosial-budaya, dan epistemologis. Namun, potensi tersebut selama ini dikesampingkan oleh cara berpikir modern yang menilai pengetahuan lokal desa sebagai tidak ilmiah dan tidak modern.
“Kolonialisme tidak hanya mengambil sumber daya, tapi juga mengganti cara berpikir kita. Epistemologi desa disalahkan,” ujarnya.
Untoro menyinggung lahirnya konsep Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai upaya awal kampus untuk belajar dari desa. Namun, ia menyampaikan bahwa kondisi kampus saat ini semakin administratif dan terjebak pada pergantian jargon kebijakan. “Kalau cetakannya lama, jangan berharap menghasilkan barang baru,” katanya.
Dari sisi pertanian dan pangan, Subejo menyatakan bahwa desa dan pertanian merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ia menyebut mayoritas desa di Indonesia adalah desa pertanian. “Kalau mau memberdayakan desa, ya harus memberdayakan pertanian,” kata Subejo.
Ia menyampaikan bahwa pangan kini menjadi isu strategis global dan alat kekuasaan. “Siapa yang menguasai pangan, dia menguasai dunia,” ujarnya.
Subejo menyebut adanya kecenderungan penguasaan lahan pangan skala besar oleh korporasi, yang dinilainya berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. “Produksi pangan jangan diserahkan ke segelintir korporasi. Penghasil pangan sesungguhnya adalah petani kecil,” katanya.
Ia juga menyampaikan data statistik pertanian yang menunjukkan peningkatan jumlah petani dengan lahan kurang dari 1.000 meter persegi dalam satu dekade terakhir. “Petani gurem makin banyak. Ini kondisi yang menyedihkan,” ujarnya.
Selain itu, Subejo menyampaikan persoalan regenerasi petani. Mayoritas petani pangan berusia di atas 60 tahun, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian menurun akibat tingginya risiko dan minimnya perlindungan negara.
“Petani gagal panen menanggung risiko sendiri. Negara belum hadir melindungi,” katanya.
Para akademisi tersebut menilai krisis desa tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis, melainkan memerlukan penguatan desa sebagai subjek pembangunan, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keberpihakan kebijakan terhadap petani dan masyarakat desa.
