GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mendukung Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja BUMN, terutama komisaris dan direksi.
Rivqy mengatakan komisaris dan direksi di perusahaan yang merugi, tetapi tetap minta tantiem atau bonus adalah tidak masuk akal.
“Perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak mendapat bonus. Ini masalah etika kepemimpinan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (14/1).
Dia menilai tindakan minta bonus saat kinerja perusahaan buruk adalah bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
Politikus PKB itu mengingatkan BUMN bukan perusahaan pribadi. Dia menyebut setiap rupiah yang hilang, merupakan uang rakyat.
“Kalau rugi, seharusnya instropeksi. Bukan menuntut penghargaan. Ini jadi evaluasi kinerja BUMN pada awal 2026,” ujarnya.
Menurut dia, kemajuan BUMN tidak akan tercapai tanpa keledanan dan prinsip kuat para pemimpinnnya.
“BUMN tidak akan maju melalui slogan transformasi. Dia butuh pemimpin berani, tanggung jawab, dan tahu malu saat gagal, serta siap dievaluasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan sudah meminta Kepala BPI Danantara untuk membersihkan semua BUMN.
Ketum Partai Gerindra itu juga mengungkap ada komisaris maupun direksi yang minta bonus, saat BUMN yang dipimpin mengalami kerugian.
“Kalau tidak mau mengabdi dengan penghasilan yang ada, berhenti saja. Banyak yang siap mengganti,” ucapnya. (ant)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
