MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik keras jajaran elit BUMN, khususnya direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Menurut Rivqy, kritik Presiden Prabowo merupakan peringatan keras sekaligus koreksi moral terhadap tata kelola BUMN yang dinilai mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1).
Baca juga:
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus
Ia menilai, praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh terus dibiarkan dalam pengelolaan BUMN.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan,” lanjutnya.
Rivqy menekankan bahwa kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan pimpinan. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan sekadar formalitas jabatan.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Wanti-Wanti Narasi Pesimisme terhadap Pemerintah
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Rivqy, akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan Presiden Prabowo bukan bertujuan melemahkan BUMN, melainkan memperkuat peran BUMN sebagai motor ekonomi nasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” pungkas Rivqy. (Pon)
