jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 1.189 jiwa meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Hal tersebut berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin 12 Januari 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban meninggal tersebut terdiri atas 550 jiwa di Aceh, 250 di Sumatera Utara, dan 231 di Sumatera Barat, sementara 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.
BACA JUGA: Banjir Akibat Cuaca Ekstrem Melanda 3 Desa di Lombok Tengah
Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 141 orang dinyatakan hilang dan 195.542 jiwa terpaksa mengungsi. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi mencapai 67.876 jiwa.
Muhari mengatakan pemerintah tidak hanya fokus mengaktualisasi data dampak bencana selama status darurat di berbagai daerah berlaku, bahkan perpanjangan masa tanggap darurat di enam kabupaten di Provinsi Aceh.
BACA JUGA: 225 Destinasi Wisata di Aceh Rusak Diterjang Banjir dan Longsor
Namun, lanjut dia, pemerintah juga memastikan percepatan pemulihan masa fase transisi darurat di puluhan kabupaten dan kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dia menjelaskan, BNPB dalam fase pemulihan tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur vital, khususnya pembangunan 270 jembatan Bailey yang tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.
BACA JUGA: Pemerintah Didorong Perkuat Mitigasi untuk Meredam Dampak Bencana Alam
"Hingga kini, sebanyak 20 unit jembatan telah terpasang dan 10 unit lainnya dalam proses pemasangan," kata Abdul Muhari di Jakarta, Rabu (14/1).
Muhari menyatakan bahwa di Aceh, pemerintah telah mengirim 117 unit jembatan Aramco untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terisolasi. Salah satunya Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Selain itu perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah telah mencapai 80 persen, disertai kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan fasilitas publik yang dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
