FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar, secara terbuka menyampaikan pesimismenya terhadap kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Uceng, sapaannya, mengatakan bahwa proses demokrasi yang melahirkan pasangan tersebut sarat dengan pengaturan pemenang sejak awal.
Menurutnya, kompetisi memang ada, namun hasilnya sudah dikendalikan.
“Ada kompetisinya, tapi pemenangnya diatur. Semua negara digerakkan untuk itu,” ujar Uceng dikutip pada Rabu (14/1/2026).
Kondisi itulah yang, menurutnya, membuat ia tidak pernah memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Itu yang membuat saya tidak pernah merasa pede bahwa tawaran orang seperti Gibran dan Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Uceng menjelaskan, pandangan tersebut menjadi dasar lahirnya film dokumenter Dirty Vote 2.
Ia menyebut, kemenangan yang diraih melalui kecurangan akan berdampak langsung pada psikologi penguasa.
“Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2. Dengan tesis dasar kita bilang begini. Orang yang menang dengan kecurangan, dia akan mengalami insecure,” kata Uceng.
Lanjut dia, rasa tidak aman atau insecure itu akan memengaruhi cara penguasa mengambil kebijakan.
Uceng menyebut, terdapat dua pola kebijakan yang lazim muncul dari pemimpin yang menang melalui proses tidak fair.
“Banyak tuh istilah-istilah psikologi yang menjelaskan itu. Orang akan insecure kalau dia menang dengan penuh kecurangan,” Uceng menuturkan.
Pola pertama, kata Uceng, terlihat dari kebijakan yang bersifat tambal sulam dan mudah berubah ketika mendapat kritik.
“Bagaimana insecure itu? Ya ada dua polanya. Dua pola kebijakannya. Dia akan tambal sulam banget. Begitu dia lakukan sesuatu dikritik, langsung kaget, langsung lepas gitu. Iya kan?” jelasnya.
Ia mencontohkan polemik kebijakan tabung LPG 3 kilogram yang sempat menuai reaksi keras dari publik.
“Seperti tabung LPG Bang Akbar juga kan marah-marah soal itu. Tabung LPG 3 kilogram. Yang gitu,” terang dia.
Sementara pola kedua, lanjut Uceng, adalah sikap penguasa yang tetap memaksakan kehendak meski menuai penolakan luas.
“Atau yang kedua, dia sudah punya keinginannya, dia akan malu tak gentar, maju terus. Walaupun malu ya tak gentar dia. Maju. Maju terus. Begitu,” ungkapnya.
Ia menyebut, dua pola tersebut berpotensi muncul dalam berbagai kebijakan pemerintahan mendatang, termasuk program-program besar yang telah diumumkan.
“Ada dua polanya. Dan itu yang kita akan ikuti. Termasuk misalnya danantara. Termasuk misalnya kebijakan kooperasi merah putih,” imbuhnya.
Uceng pun mempertanyakan harapan publik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Tambahnya, sulit berharap banyak jika fondasi kemenangan dibangun di atas kompetisi yang telah direkayasa.
“Kenapa sulit untuk mendapatkan harapan dari dua konsep ini? Nah, karena itu tadi saya bilang. Dia menang dengan kompetisi yang sebenarnya sudah diatur pemenang,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berimplikasi serius terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Uceng menyebut, pemerintahan hasil dari proses demikian berpotensi dijalankan secara otoritarian.
“Dan karena diatur pemenangnya, apa yang diharapkan, kalau kita bicara soal demokrasinya, ya, bener-bener,” tandasnya.
“Apakah akan ada efek negatif positif untuk Indonesia? Let. Apa? Bicara. Waktu akan bicara,” lanjutnya.
Namun, jika berbicara soal harapan demokratisasi, Uceng mengaku sangat pesimis.
“Tapi paling tidak, kalau dalam harapan kita mengatakan, ada nggak harapan demokratisasi? Saya mengatakan sulit. Lawang dia terpilih dalam otoritarianisme yang berselubung kompetisi,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
