JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengaku belum bisa menyampaikan sikap lembaga terkait usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ia tengah menunggu hasil kajian internal mengenai hal itu.
Ia menyebut, kajian diperlukan agar demokrasi tidak serta-merta kehilangan makna, kalaupun ada pergeseran bentuk pemilihan.
"Tinggal kita tunggu nanti hasil kajian kita DPD, mana yang terbaik. DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita juga tidak serta-merta nanti membuat demokrasi kita kehilangan makna, kehilangan kualitas. Tapi, juga poinnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif," kata Sultan, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Litbang Kompas: Baby Boomers dan Gen X Dukung Pilkada Langsung
Sultan juga mengaku akan menyerap aspirasi masyarakat yang masuk.
Ia memahami, hingga kini, masih ada dua sudut pandang yang berbeda.
Kelompok pertama menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau deliberatif.
Di sisi lain, ada pihak yang mempertahankan pemilihan langsung seperti dalam Pemilu sebelum-sebelumnya.
Kalaupun alasannya karena biaya politik mahal, kelompok ini mengusulkan sejumlah pembaruan mekanisme, salah satunya melalui e-voting.
"Semua warga negara punya perspektif yang belum tentu sama terkait dengan demokrasi. Membangun demokrasi juga tidak serta-merta gampang. Ada yang butuh ratusan tahun, tapi kita sebenarnya sudah makin hari makin transparan, makin hari makin terbuka," ucap dia.
Oleh karenanya, ia akan menunggu kejadian dan menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menyikapi usulan ini.
"Maka terkait dengan isu isu Pilkada, kami tidak bisa serta-merta memutuskan bahwa ini yang pilihan kita. Karena kami pasti akan mendengar kembali suara-suara masyarakat daerah, kemudian apa yang terbaik terkait dengan pilihan-pilihan ini," ujar dia.
Baca juga: PKB Ungkap Alasan Dukung Pilkada Via DPRD: Cari Gubernur yang Bisa Kerja
Sebelumnya diberitakan, usulan Pilkada melalui DPRD disampaikan langsung oleh sejumlah partai politik.
Presiden Prabowo Subianto juga mengaku mempertimbangkan usulan itu di berbagai kesempatan.
