Luhut Tegaskan Tak Punya Saham di TPL

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) kembali menjadi sorotan publik menyusul tudingan keterkaitannya dengan kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli, Sumatra Utara, pascabencana alam besar pada akhir November 2025.

Menanggapi isu yang menyeret namanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak memiliki keterlibatan maupun kepemilikan saham di perusahaan pulp dan kehutanan tersebut.

Dalam pernyataannya, Luhut meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan dan mendasarkan pernyataan pada data.

“Saya mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu,” ujar Luhut, melalui unggahan video di akun Instagram resminya pada Senin (12/1/2026). 

Ia menegaskan tudingan kepemilikan saham di TPL tidak berdasar. “Kalau ada orang nuduh saya punya saham, tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu PT Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri,” katanya.

Baca Juga: Sempat Hentikan Operasi TPL, Luhut Ungkap Dibuka Lagi karena Lobi

Dalam penjelasannya, Luhut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lama bersikap kritis terhadap operasional TPL, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon. Sikap tersebut, menurut dia, sudah muncul sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001 di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

“Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri, waktu saya (menjabat sebagai) Menperindag. Waktu saya pergi ke Toba, ke Gereja HKBP,” ujarnya.

Luhut menjelaskan, dalam kunjungan tersebut masyarakat menyampaikan keluhan terkait dampak operasional perusahaan, mulai dari perubahan kualitas air Danau Toba, bau menyengat dari aktivitas pabrik, hingga kerusakan hutan akibat penebangan kayu di sekitar wilayah konsesi. Berdasarkan laporan itu, ia mengaku mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar operasional TPL dihentikan sementara.

Pemerintah saat itu sempat menutup pabrik TPL pada 2001. Namun, perusahaan kembali beroperasi pada 2003 setelah melalui berbagai pertimbangan kebijakan dan aspek ekonomi.

Di tengah kembali menguatnya sorotan publik, Luhut menyebut telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar izin usaha TPL dicabut. “Bukan hanya menolak (keberadaan TPL). Saya minta kepada Presiden untuk dicabut. Nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup itu,” katanya.

Baca Juga: Luhut Sindir Orang Kaya yang Nikmati Cuan dari Hasil SDA, Sementara Rakyat yang Tanggung Kerusakan

Sementara itu, manajemen TPL memberikan penjelasan terpisah. Direktur TPL Anwar Lawden menyatakan seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perizinan yang berlaku serta berada dalam pengawasan pemerintah.

“Sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait,” ujar Anwar dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

TPL mengelola wilayah konsesi seluas 167.912 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk perkebunan eucalyptus, sekitar 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, sementara area lainnya mencakup kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS).

Di tengah polemik tersebut, Luhut juga menekankan bahwa TPL merupakan entitas yang berbeda dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). TPL tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INRU dan bergerak di sektor pulp dan kehutanan, sedangkan TOBA beroperasi di sektor energi dan tengah menjalankan transformasi bisnis.