INDONESIA menegaskan komitmennya menjalankan mandat kepemimpinan global melalui keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menlu Sugiono menjelaskan ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks dibangun melalui keterlibatan aktif dan konsisten di berbagai platform multilateral, bukan dengan berpihak pada satu kubu tertentu.
“Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena ini dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” ujar Sugiono.
Baca juga : Strategi Diplomasi 2026: Indonesia tidak Pilih Kubu, Perluas Ruang Strategis Global
Indonesia saat ini terlibat aktif di forum strategis seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA, serta proses aksesi ke OECD. Menlu menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak untuk memilih blok, melainkan untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi negara.
“Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Karena ketahanan dibangun melalui jaringan, bukan isolasi,” kata dia.
Pendekatan strategic diversification ini juga menjadi dasar fokus Indonesia dalam Keketuaan D-8 periode 2026–2027, dengan agenda konkret meliputi penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama di bidang ekonomi biru, sains, dan teknologi.
Baca juga : Bangun Perdamaian Gaza Harus Punya Mandat Internasional
“Fokusnya jelas: Lapangan Kerja, Pertumbuhan, dan Ketahanan,” tambah Sugiono.
Pengalaman dan Rekam Jejak Indonesia di Dunia IslamSugiono menekankan bahwa pengalaman Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang kuat memberi kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk mengelola kerja sama dengan dunia Islam secara lebih fokus, terencana, dan substantif lintas sektor.
Mandat Strategis di PBB dan Forum Global Lain
Mulai 2026, Indonesia memegang sejumlah peran kepemimpinan global bertepatan dengan momentum reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI terpilih sebagai salah satu dari tiga anggota Dewan Auditor PBB periode 2026–2032.
“Ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB,” ujar Sugiono, menekankan pentingnya peran tersebut dalam mendorong tata kelola internasional yang lebih akuntabel.
Selain itu, pada 8 Januari 2026 Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Menlu memastikan mandat ini dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif.
“Ini merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif,” tegas Sugiono.
Diplomasi Teknis yang Berdampak NyataIndonesia juga aktif di forum teknis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penyusunan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization (IMO) dan penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union (UPU) yang mendukung sektor UMKM dan e-commerce.
Sugiono memberikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atas perannya dalam mengawal diplomasi multilateral Indonesia. Ia menegaskan bahwa multilateralisme dapat memberikan dampak nyata jika dikelola dengan arah yang jelas.
“PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” tambahnya, menekankan agenda reformasi PBB yang tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
Langkah Ambisius Menuju Dewan Keamanan PBBSebagai langkah strategis jangka panjang, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa pencalonan ini bukan semata untuk prestise, melainkan untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki dan mereformasi institusi internasional. (Metrotvnews/I-1)
