jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki tiga opsi untuk menyelamatkan nasib Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Salah satunya ialah menghilangkan kebun binatang atau menutup sepenuhnya operasional taman satwa itu.
BACA JUGA: Cukup Donasi Seikhlasnya, Bandung Zoo Dibanjiri Pengunjung Tahun Baru
Ahli Sejarah Yudi Hamzah, yang juga penulis buku 'Kado untuk Bandung: Taman Menjadi Kebun Binatang'', mengkritik sikap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang membuka opsi tersebut.
Yudi mengatakan opsi tersebut seharusnya tidak dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.
BACA JUGA: Manajemen Masih Bermasalah, Bandung Zoo Belum Dapat Beroperasi
Pasalnya, kebun binatang adalah fasilitas publik yang sudah ada di Bandung sejak puluhan tahun silam.
"Sebelum di Tamansari, kebun binatang di Bandung sudah ada beberapa hingga akhirnya dibangun Bandung Zoo. Tempat ini sejak jaman dulu sudah didatangi masyarakat dan terpatri dalam memori mereka," kata Yudi dalam sebuah diskusi di Bandung, Rabu (14/1/2025).
BACA JUGA: 3 Opsi Penyelamatan Kebun Binatang Bandung
Dia menuturkan saat ini sudah banyak bangunan bersejarah di Kota Bandung yang hilang salah satunya kolam renang Tjihampelas yang sangat fenomenal.
Menurutnya, saat kolam renang itu hilang pada 2010, banyak masyarakat yang menyayangkan. Hal yang sama dia prediksi akan terjadi apabila pemerintah menghilangkan kebun binatang.
Yudi menyontohkan anak-anak selama ini hanya melihat binatang seperti gajah, jerapah, atau hewan besar lainnya di televisi atau buku.
Mereka baru bisa melihat hewan seperti itu saat datang ke kebun binatang.
"Saya pikir akan ada gelombang protes dari masyarakat karena kita pernah kehilangan Tjihampelas. Dan sekarang pemerintah secara sadar ingin menghilangkan memori kolektif kita," paparnya.
Di sisi lain manfaat dari keberadaan Bandung Zoo sangat banyak, bukan hanya sebagai tempat bermain, tetapi juga edukasi dan ruang terbuka.
Jangan sampai ketika kebun binatang tidak ada kemudian lahannya berubah menjadi tempat lain yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat.
"Di sana juga ada hewan yang dilindungi dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak. Makanya sebagai pemerintah kota seharusnya bisa berpihak pada keberadaan kebun binatang," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyebut pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.
Namun, ada sejumlah opsi yang tengah dikaji bersama oleh tiga level pemerintahan.
Farhan mengungkapkan ada tiga kemungkinan konsep yang sedang dibahas terkait masa depan Bandung Zoo.
Pertama, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kebun binatang dengan konsep seperti saat ini.
Opsi kedua, kebun binatang tetap ada. Namun dengan jumlah koleksi satwa yang lebih sedikit, sementara porsi ruang terbuka hijau (RTH) diperbesar.
Opsi ketiga lebih ekstrem, yakni kawasan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai kebun binatang, melainkan sepenuhnya menjadi ruang terbuka hijau.
“Ini masih dalam pembicaraan ya,” ujar Farhan.
Dia menyebut salah satu pertimbangan utama ialah target Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau hingga dua kali lipat.
Farhan menjelaskan kompleksitas pengelolaan Bandung Zoo tidak bisa dilepaskan dari status kewenangan yang terbagi.
Secara aset, lahan kebun binatang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun di sisi lain, satwa yang berada di dalamnya, terutama yang dilindungi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, aspek konservasi dan kehutanan disupervisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Satwa-satwa dilindungi itu merupakan titipan dari negara. Jadi mau tidak mau harus melibatkan tiga level pemerintah,” tuturnya.
Saat ini, pengelolaan kawasan dilakukan bersama, dengan Pemkot Bandung sebagai pemegang aset, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan sebagai pengawas, dan Pemerintah Pusat yang menanggung 100 persen biaya pakan satwa. (mcr27/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Walkot Farhan Soal Nasib Kebun Binatang Bandung
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
