JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Iffa Rosita mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat pleno untuk memutuskan langkah KPU terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diputuskan sebagai informasi publik.
Iffa menyebut, saat ini mereka belum bisa menggelar rapat karena masih ada komisioner yang bertugas di luar kota.
"Kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pascaputusan sidang KIP (Komisi Informasi Pusat) ini," ujar Iffa kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
"Karena sebagian masih bertugas di luar kota, segera setelah itu kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya," sambungnya.
Baca juga: Sidang KIP: Salinan Ijazah Jokowi Bukan Informasi yang Dikecualikan
Terlebih, Iffa membeberkan bahwa pihaknya juga masih menunggu salinan resmi mengenai putusan tersebut dari KIP.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum KPU RI apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari," imbuh Iffa.
9 item ijazah Jokowi yang disembunyikan harus dibukaPengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menegaskan sembilan item informasi yang disembunyikan KPU dalam salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) harus dibuka.
Baca juga: KPU Buka Suara Usai Diperintah Buka Informasi soal Ijazah Jokowi
Bonatua diketahui baru saja memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik, sebagaimana diputuskan KIP.
Adapun sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisasi, tanggal dilegalisir, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
"Terus terang kita bahagia perjuangan kita ini... Sebenarnya bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik. Artinya, 9 item yang ditutupi-tutupi ini harus terbuka untuk publik," ujar Bonatua dalam siaran Kompas TV, seperti dikutip, Rabu (14/1/2026).
Bonatua menjelaskan, dengan kemenangan ini, seluruh rakyat yang memiliki ijazah UGM bakal membandingkan ijazah mereka dengan Jokowi.
Baca juga: KIP Perintahkan KPU Serahkan 9 Informasi yang Ditutupi dari Salinan Ijazah Jokowi
Dia pun mendesak agar semua informasi yang masih disembunyikan dari ijazah Jokowi harus dibuka.
"Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan. Apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisasi UGM. Dia bisa langsung bandingin, 'punya saya tanda tangannya kok sama', atau, 'kok beda. Kok dekannya tanda tangannya begini'. Itu nanti akan dibukakan semuanya yang 9 item ini. Termasuk tanggal legalisasi. Kapan dilegalisir. Tanggalnya ada. Ini kan banyak disembunyiin," jelasnya.
Dengan demikian, Bonatua kembali mengingatkan bahwa apa yang dia perjuangkan selama beberapa bulan ini adalah kemenangan publik.
Jika ada rakyat yang mau mengetahui ijazah seorang pejabat publik, maka mereka tinggal bersurat saja.
"Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang pengen tahu ijazah pejabat, dia harus berkirim surat ke PPID," imbuh Bonatua.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
